INFO INDONESIA. JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kaltim meraih dua penghargaan dari Anugerah APBD Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Penghargaan ini sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dalam tata kelola keuangan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Setidaknya, ada tiga kategori yang diberikan untuk meraih penghargaan APBD Award. Yakni Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi dan Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi.
"Alhamdulillah, hari ini kita raih dua kategori," jawab Gubernur Kaltim, Isran Noor kepada awak media usai menerima penghargaan APBD Award 2023 yang diserahkan Wamendagri John Wempi Wetipo di Mercure Convention Centre Ancol, Pantai Indah Ancol DKI Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Baca Juga: Gubernur Kaltim Klaim 50 Persen APBD Digunakan untuk Belanja Produk Dalam Negeri
Dua dari tiga penghargaan yang diraih Benua Etam yakni peringkat pertama kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi, dan peringkat kelima kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi. Sementara satu kategori yang lolos tidak diraih Kaltim yakni Realisasi Belanja Daerah Tertinggi untuk tahun 2022.
”Belanja kita tahun lalu memang belum optimal,” ungkapnya lagi.
Orang nomor satu Benua Etam ini pun mengapresiasi perangkat daerah yang sejak awal tahun sudah menggenjot belanja. Kondisi ini menurut dia, adalah upaya Pemprov Kaltim untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan mengoptimalkan belanja.
”Insyaa Allah kita akan menggandengkan tiga penghargaan untuk pendapatan, PAD juga, dan belanja juga," harap Ketua Umum APPSI ini.
Baca Juga: Serapan APBD Harus Terus Ditingkatkan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Ismiati menyampaikan, terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan masyarakat. Terutama yang taat membayar pajak guna mendukung pembangunan Benua Etam.
”Karena kita tahu kalau bicara pendapatan daerah, kontribusi pajak daerah sangat besar yaitu Rp7 triliun dari seluruh komponen pendapatan daerah,” ungkapnya.
Dari besaran PAD Rp8 triliun, setidaknya Rp7,6 triliun didapatkan dari pajak daerah. Sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk PAD sendiri, ujarnya ada komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ada PAD lain-lain yang sah.
“Jadi selama ini, pajak daerah yang kami kelola sangat signifikan memberikan kontribusi terhadap PAD maupun pendapatan daerah di Kaltim,” jelasnya.
Artikel Terkait
Pemprov Kaltim Lelang Sisa Emisi Karbon ke Pembeli Dunia, Isran Noor Sebut Potensi Triliunan Rupiah dari Kekayaan Hutan
Isran Noor Tingkatkan Manfaat Perhutanan Sosial, Pemerintah Targetkan Nilai Ekonomi Capai 2,5 Triliun
Isran Noor: Aset Pemerintah Bukannya Bikin Untung Malah Buntung