INFO INDONESIA. JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan, pelaporan data inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) sudah dibuka mulai pada Kamis (25/5/2023).
Yusharto mengaku pihaknya sangat mendorong dan memotivasi agar pemerintah daerah semakin intens dalam melakukan pelaporan inovasi daerah.
Menurut Yusharto, pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi mandiri dengan memasukkan data ke aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID).
Pengisian data tersebut berkaitan dengan gelaran Innovative Goverment Award (IGA) 2023 yang diselenggarakan BSKDN Kemendagri yang merupakan ajang penghargaan bagi daerah paling inovatif.
Yusharto mengajak seluruh daerah agar dapat melaporkan inovasinya kepada pemerintah pusat melalui BSKDN.
Yusharto mengungkapkan, secara historis, IGA telah diselenggarakan sejak 2007 dan mulai 2018 gelaran tersebut menggunakan penilaian berbasis IID.
“Penyelenggaraan IGA 2023 akan berbeda dari sebelumnya. Hal ini mengingat Indonesia pada akhir 2023 akan memasuki masa kampanye yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pemilu Serentak 2024,” kata Yusharto dalam Sosialiasi Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaaan IGA 2023 yang berlangsung secara daring dari Gedung Sadewa BSKDN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Oleh karena itu, gelaran IGA 2023 rencananya diselenggarakan lebih awal dari biasanya karena BSKDN berharap penghargaan tersebut diterima oleh kepala daerah definitif.
Baca Juga: Pesan BSKDN ke Pemkab Kubu Raya: Jadikan Inovasi Komoditas Datangkan Pendapatan Pasif Daerah
Pada IGA 2023, BSKDN Kemendagri juga akan memberikan penghargaan tambahan kepada pemerintah daerah sangat inovatif, pemerintah daerah dengan skor tertinggi regional, dan daerah yang paling cepat mengirimkan inovasi dari dibukanya penjaringan pada aplikasi inovasi daerah.
Dia juga menekankan kepada pemerintah daerah agar dalam proses memasukkan data tetap berpegang pada pedoman teknis.
Tidak hanya itu, Yusharto juga mengingatkan pemerintah daerah agar terus memperhatikan kualitas dan kuantitas dari inovasi yang dilaporkannya.
Jangan sampai inovasi yang dilaporkan memiliki nilai kematangan yang rendah.
