INFO INDONESIA. JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memandang perlunya dukungan riset untuk memperkuat operasionalisasi Otonomi Khusus Papua dan rencana pembangunan yang terintegrasi.
"Yang ingin saya sampaikan adalah perlu dukungan riset untuk penguatan operasionalisasi otsus dan rencana pembangunan terintegrasi," ujar Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, dalam webinar nasional bertajuk Arah Menuju Kebijakan Pembangunan Papua Berkeadilan yang disiarkan kanal Youtube Politeknik STIA LAN Jakarta, Jumat (17/12/2021).
Menurutnya, dukungan riset tersebut selain perlu melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan perguruan tinggi di Papua, penting pula didukung oleh pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
"Brida adalah lembaga riset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang nanti harus dilibatkan karena mereka tahu betul mengenai kebudayaan lokal dan apa yang dibutuhkan masyarakat lokal," kata Mardyanto.
Melalui Brida, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dan menguatkan peran badan tersebut sehingga kebijakan berbasis ilmu pengetahuan seperti riset akan mendukung optimalisasi pembuatan kebijakan pembangunan.
Mardyanto juga memaparkan sejumlah riset yang penting dilakukan oleh pemerintah daerah Papua bersama masyarakat lokal, perguruan tinggi setempat, ataupun Brida untuk memperkuat operasionalisasi Otsus Papua dan rencana pembangunan yang strategis.
Ia menyebutkan, terkait dengan Otsus Papua dan rencana pembangunan yang strategis, di antaranya konsolidasi lembaga perwakilan lokal, identitas, toleransi dan manajemen konflik. Ada pula peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, penguatan ekonomi kreatif masyarakat lokal, pelestarian sumber daya hayati dan sumber daya yang berkeadilan. Selain itu, juga ada pemberdayaan masyarakat adat dan pluralisme hukum serta pelestarian budaya lokal yang di dalamnya termasuk bahasa.
Mardyanto pun mengimbau para akademisi dan praktisi di Papua untuk terlibat aktif dalam melakukan riset terhadap pembuatan kebijakan pembangunan.
"Kita perlu dukungan riset dalam kebijakan pembangunan yang melibatkan kalangan akademisi ataupun praktisi di Papua," jelasnya.
