INFO INDONESIA. JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan perhatian khusus untuk warga pendatang baru di Ibu Kota.
Menurut Heru Budi Hartono, penanganan kemiskinan di Jakarta terkendala adanya penambahan pendatang baru.
Untuk itu, Heru Budi Hartono meminta pengurus RT dan RW tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang baru yang ada di wilayahnya. Hal itu tidak lepas dari target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan menjadi tujuh persen dan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
Heru Budi menjelaskan, dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu. Salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.
Baca Juga: Pilgub DKI Jakarta, Ridwan Kamil Akan Bersaing dengan Gibran Rakabuming
Heru berharap seluruh pihak di DKI Jakarta, termasuk pengurus RT dan RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.
“Karena semestinya, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta,” kata Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua RW se-Jakarta Barat di Tambora, Sabtu (4/2/2023).
Heru juga mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dalam rangka menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024. Selain itu, pengurus RT dan RW juga perlu mengimbau para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun dan di bawah lima tahun ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.
"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT dan RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," pungkasnya.
Artikel Terkait
Miris! Gara-gara BBM Naik, Angka Kemiskinan di Tanah Air Meningkat
Jalankan Arahan Presiden Jokowi, Azwar Anas: Reformasi Birokrasi Tematik Harus Berdampak Turunkan Kemiskinan