Sebarkan Satu Juta Patok ke Seluruh Indonesia, Ini Dia Manfaat Gemapatas dalam Mencegah Konflik

INFO INDONESIA. Sumsel - Pemerintah melalui Kementrian ATR/ BPN melakukan pemasangan 1 juta patok tanda batas tanah ke seluruh Indonesia dalam program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas), termasuk di Sumsel. Meski terlihat sederhana namun program ini ternyata memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat.

Melihat manfaat yang besar itu pula Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Indonesia melakukan pemasangan patok serentak dalam program Gemapatas secara serentak. Termasuk di Sumsel yang disaksikan langsung Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju Kota Palembang.

Gerakan pemasangan patok melalui Gemapatas ini juga telah direstui langsung Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Hadi Mulyono. Melalui pemasangan patok oleh Gemapatas di Sumsel, manfaat yang diterima antara lain terjaganya kerukunan antara tetangga yang selama ini terjadi.

Gubernur Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel memberikan apresiasi pada Kanwil BPN Sumsel yang telah memberi kemudahaan bagi masyarakat yang hendak membuat sertifikat tanah.

“Dalam proses pembuatan sertifikat tanah sejauh ini sudah berkurang isu negatifnya. Mafia tanah, mafia sertifikat. Mudah-mudahan tidak terdengar lagi dengan penggunaan sistem aplikasi yang sudah diiterapkan Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.

Baca Juga: Kembangkan Potensi Lokasi di Tanah Papua, Mendagri Minta Pemda Siapkan SDM Berkualitas

Melalui Gemapatas ini lanjutnya akan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya sehingga dapat menghilangkan konflik maupun sengketa batas ataupun sengketa kepemilikan.

“Untuk di Provinsi Sumsel mari kita sukseskan Gemapatas ini. Kita harapkan tidak sampai disini saja, terus kita gulirkan agar masyarakat mengetahui akan pentingnya patok batas tanahnya, ini menjadi potensi mengurangi segala bentuk percekcokan dan pencaplokan tanah,” imbuhnya.

Gubernur juga menghimbau pemerintah kabupaten/ kota, TNI, Polri, dan lembaga lainya, untuk mendata aset yang berupa tanah untuk di siapkan tapal batas dan juga patoknya.

"Saya minta bersama-sama Pemkab/Pemkot yang daerahnya dilalui pipa gas, pipa minyak untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Tentu dengan peta yang akurat dari BPN bahkan jalur green tidak boleh digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Hal itu sangat berpotensi terjadi kecelakaan utamanya di jalur pipa gas dan sejenisnya,” tandasnya.

Terkait pemasangan patok ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel Ir Kalvyn Andar Sembiring a mengatakan Kanwil BPN Sumsel akan memasang tanda batas sebanyak 21.000 patok tersebar di 14 Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Sumsel.

Baca Juga: Bedakan Wisata Halal dan Wisata Religi, Ini Penjelasan Wapres Ma’ruf Amin

Meliputi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin.

Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten PALI, dan Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Untuk pelaksanaanya melalui Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang untuk  pertama kali yang dilakukan secara serentak pendaftaran tanah Indonesia.

Kegiatan ini juga bertujuan memberi kepastian dan perlindungan hukum serta mengurangi dan mencegah konflik dan sengketa pertanahan.