INFO INDONESIA. SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat koordinasi kebijakan, menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Terutama untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.
“Pesan tersebut merupakan pesan yang selalu disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam berbagai kesempatan seperti di Balikpapan beberapa hari lalu agar untuk acara yang melibatkan UMKM seperti konser musik maupun event olahraga, urusannya harus dipermudah. Karena itu akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/3/2023).
Upaya penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan untuk pengendalian inflasi daerah Kaltim 2023, lanjut dia adalah melakukan mitigasi dampak kenaikan permintaan pasar menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Oleh karena itu langkah antisipatif yang kita lakukan pada saat ini, untuk memastikan data permintaan dan supply dari dan luar Kaltim. Karena komoditas hortikultura itu sebagian besar didatangkan dari luar Kaltim. Kerja sama yang dilaksanakan selama ini kiranya dapat terus berjalan dan ditingkatkan, serta bisa terpantau akan kebutuhan dan kekurangan pasokan kebutuhan,” beber Wagub.
Baca Juga: Mengendalikan Inflasi Seperti Menjaga Kesehatan
Tidak kalah penting kata Wagub Hadi Muyadi adalah menjaga integrasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran yang tetap terjaga. Termasuk memperkuat sinergi komunikasi antara stakeholder untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Baik itu melalui peran ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memberikan keterangan kepada masyarakat agar tidak terjadi panic buying.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melaporkan, ada beberapa strategi yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional, Ramadhan dan Idul Fitri. Yaitu stabilitasi pasokan dan harga pangan, dan ini menjadi perhatian bersama di kabupaten/kota yang penghitung inflasi yang juga menjadi perhatian dari TPID Provinsi Kaltim.
“Kemudian inspeksi mendadak (sidak) terhadap pasar dan distributor ini tetap akan dilakukan pasar murah di level provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga kita melihat bahwa baik di level provinsi maupun kabupaten kota peran perusda yang selama ini belum optimal. Ini perlu dioptimalkan terkait dengan penyediaan bahan pokok penting dengan harga terjangkau,” kata Sri Wahyuni.
Baca Juga: Terima Hasil Laporan Reses DPRD Kaltim, Pemprov akan Segera Respons Aspirasi Masyarakat
Artikel Terkait
Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Upaya Konkret Tangani Inflasi Jelang Ramadan
Pemkab Muba Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri Secara Rutin
Pembukaan Perdagangan, Rupiah Menguat terhadap Dolar AS Bersamaan Mata Uang Lainnya di Asia Pasifik
Sandiaga Luncurkan Aplikasi yang Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Putus Rantai Pasokan Bahan Pokok