Gara-gara Wisman Bikin Onar di Bali, Sandiaga Uno Sampai Bentuk Satgas Awasi Pariwisata Pulau Dewata

INFO INDONESIA. JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan, telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari lintas lembaga untuk mengawasi sistem pariwisata di Bali.

Melalui Satgas tersebut, Sandiaga Uno menyebut bakal meninjau dengan baik dari berbagai sisi. Sehingga ke depan, Indonesia selain dikenal dengan keindahan destinasi pariwisata, namun juga mengedepankan Wisman yang mematuhi aturan yang berlaku serta terdapat sanksi tegas bagi pelanggar.

"Sehingga narasi kita bahwa Wisman itu welcome, karpet merah ke Indonesia, tapi harus ikuti peraturan dan jika tidak mengikuti peraturan dan kerap melakukan pelanggaran akan disanksi tegas," tegas Sandiaga Uno di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

"Kalau perlu beberapa kali membuat onar itu kita tak segan untuk mendeportasi dan masuk daftar hitam Wisman tersebut," imbuhnya.

Baca Juga: Sandiaga Uno Kejar Target, Kunjungan Wisman Januari 2023 Capai 754 Ribu

Sandiaga Uno menjelaskan, rata-rata Wisman yang dilibatkan dalam forum grup diskusi (FGD) tidak menggunakan sepeda motor dan menggunakannya saat tertentu seperti macet.

Namun, Wisman tersebut menyewa motor melalui ojek online dan sebagian wisatawan menggunakan point to point.

Sandiaga Uno menuturkan, berdasarkan data yang dimiliki, hanya sebagian kecil yang menyewa motor ini.

"Ini merupakan ekosistem poin ke poin yang akan diperbaiki dan sistem pariwisata di Pulau Dewata," ujar Sandiaga Uno.

Terkait data jumlah kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Bali, ujar Sandiaga Uno, hal itu terjadi karena Wisman tidak mahir menggunakan sepeda motor dan banyak terjadi pelanggaran dari segi lalu lintas.

Baca Juga: 4 Event Andalan Olaharaga Sandiaga Uno di Tahun Ini, Yakin Bisa Tarik Wisatawan Asing

"Karena komunikasi dan regulasi yang belum disosialisasikan dengan baik, termasuk pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno pun meminta Pemerintah Provinsi Bali melakukan penegakan kebijakan, namun harus sesuai dengan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.