INFO INDONESIA. JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan besaran anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp441,1 triliun. Anggaran tersebut akan fokus pada tiga klaster, yaitu kesehatan Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan, pemerintah mendorong agar beberapa program prioritas pada PEN 2022 dapat direalisasikan sejak awal tahun.
"Beberapa program prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi dan masyarakat harus sudah bisa mulai untuk direalisasikan," kata Airlangga dikutip dari Antara, Minggu (9/1/2022).
Airlangga memaparkan, pada awal 2022, pemerintah akan melakukan front loading beberapa Program PEN 2022 atau akselerasi belanja di kuartal I dan II tahun ini. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti masih dapat berubah mengikuti dinamika dan situasi di lapangan. Program pertama yaitu subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari hingga
Juni 2022. Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya permintaan dan realisasi KUR, di mana pada 2021 mencapai Rp23,2 triliun per bulan. Sehingga perlu dilanjutkan pada tahun ini.
"Diberikan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama 6 bulan yang memerlukan anggaran sebesar Rp5,64 triliun," kata Airlangga.
Program kedua yaitu perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima & Warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya. Program ini untuk 1 juta PKL dan warung yang masing-masing disalurkan Rp1,2 juta. Pada 2021, program ini berhasil disalurkan 100 persen dalam waktu relatif singkat. Perluasan target sasaran dilakukan dengan menambahkan nelayan atau Penduduk Miskin Ekstrem (PME) di wilayah pesisir di 212 kabupaten/kota, dengan jumlah sekitar 1,76 juta orang. Selanjutnya, program ketiga adalah insentif fiskal berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan. Insentif fiskal berupa PPN DTP untuk perumahan pada 2021 dialokasikan sebesar Rp0,96 triliun dan realisasinya 100 persen.
"Perpanjangan PPN DTP untuk Januari sampai Juni 2022, namun besarannya dikurangi sebesar 50 persen dari sebelumnya," terangnya.
Kemudian, insentif fiskal berupa PPnBM DTP untuk otomotif, di mana pada 2021 alokasi awal Rp3,46 triliun, dinaikkan menjadi Rp6,58 triliun dan realisasi 100 persen.
"Sesuai Surat Menperin kepada Menkeu, untuk mobil dengan harga di bawah Rp250 juta, PPnBM sama dengan Rp0, yang saat ini masih dikaji lebih lanjut oleh Kemenkeu," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, program PEN 2022 dirancang dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19.
"Program-program PEN yang telah ditetapkan dan akan dijalankan di 2022 ini, sebagian masih melanjutkan program PEN 2021, dengan beberapa penyesuaian terkait prioritas program. Terutama karena tantangan penanganan pandemi dan pemulihan ekonominya juga menghadapi situasi berbeda, di mana kita lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan," kata Airlangga.
Selain program yang bersifat regular dan program prioritas, terdapat program pemerintah yang sifatnya terobosan dan butuh dilakukan percepatan. Pada 2022, bidang kesehatan yang meliputi program pengendalian COVID-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama. Namun, di saat yang sama, upaya penguatan program perlindungan masyarakat, yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan, juga akan dilakukan untuk membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar.
"Program penanggulangan kemiskinan ekstrem akan menjadi program prioritas," sambungnya.
Melalui Program PEN 2022, pemerintah juga tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha dan akselerasi masa pemulihan. Menurut dia, khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan dan akan dilanjutkan. Di antaranya subsidi bunga, penempatan dana pemerintah untuk perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, banpres produktif usaha mikro, dan bantuan tunai untuk PKL dan warung.
