Pusat Fokus Bangun IKN Nusantara, Jangan Lupakan Daerah-daerah di Kaltim

- Kamis, 28 Juli 2022 | 16:02 WIB

GEGAP gempita pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur menjadi berita yang sambung-menyambung (running news) di hampir semua media nasional. Jika kita mengetikkan IKN Nusantara di mesin pencarian, selalu muncul berita-berita terkini tentang topik tersebut.

Pasca pengesahan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN - yang oleh banyak kalangan dianggap tergesa-gesa itu - berbagai langkah tindak lanjut ditempuh pemerintah. Termasuk persiapan lelang sejumlah proyek infrastruktur dasar senilai lebih dari Rp4,9 triliun yang dibiayai APBN.

Pemerintah hingga kini belum mendapatkan investor riil pasca mundurnya SoftBank. Juga belum ada realisasi investasi UEA, Arab Saudi, dan China yang diklaim pusat. Termasuk klaim bahwa UEA akan memasukkan USD20 miliar, setara Rp299,5 triliun, di Indonesia Investment Authority.

Megaproyek IKN bakal menyedot dana setidaknya Rp466 triliun, yang tahapan kompleksnya diproyeksikan selesai 2045. Ini baru angka perkiraan awal, yang bisa saja membengkak. Kondisi ini sangat krusial. Harus dipastikan bahwa proyek IKN tidak membebani APBN. Terlebih Indonesia membutuhkan banyak pendanaan untuk bangkit pasca pandemi.

Mungkin saja pada tahap awal kita menggunakan APBN untuk infrastruktur dasar. Namun harus dipastikan skema pendanaan selanjutnya juga clear and clean. Pastikan pula 'investasi-investasi raksasa' yang diklaim bakal masuk tidak menyandera Indonesia.

Jangan sampai tendensi 'ada udang di balik batu' membuat situasi RI terhimpit, terjepit, bahkan bangkrut karena utang yang membelit untuk membangun jantung negara bernama IKN Nusantara. Padahal melunasi utang negara yang lama saja membutuhkan upaya luar biasa lintas generasi.

Saya memberi atensi pada situasi Kaltim yang belum banyak berubah pasca penetapan IKN. Besaran APBD masih "segitu-segitu saja", proyek strategis nasional (PSN) juga belum banyak perkembangan. Padahal euforia pemindahan IKN sudah menjadi angin segar bagi warga.

Kondisi infrastruktur Kaltim pun masih senjang dan timpang antara perkotaan dan pedalaman. Terutama kondisi jalan, air bersih, dan jaringan listrik. Masih terdapat 509 titik desa blank spot dan 177 titik desa low signal. Bahkan terdapat 17 desa yang berstatus tertinggal di empat kabupaten. 

Sejumlah urusan besar pun masih menggantung. Mulai dari ketidakjelasan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur (seperti jembatan tol Balikpapan-PPU, finishing Jembatan Pulau Balang, Bendungan Marangkayu dan Telake), hingga tumpang tindih lahan dan ketersedian lahan pertanian.

Halaman:

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo

Terkini

Waktunya Pemimpin di Banten Muhasabah Diri

Selasa, 6 Desember 2022 | 16:56 WIB

Aspek Gender Dalam Mitigasi Bencana

Selasa, 6 Desember 2022 | 15:51 WIB

KIB dan Harapan Rakyat Menuju 2024

Senin, 5 Desember 2022 | 14:37 WIB

Menjadi Pemantau Pemilu Adalah Wujud Kecintaan Pada NKRI

Selasa, 29 November 2022 | 06:40 WIB

Partai Politik Vs Organisasi Relawan

Kamis, 3 November 2022 | 15:06 WIB

Kepala BPOM yang Paling Tepat Bertanggung Jawab

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 23:38 WIB

Saran Komunikasi Kepada Polri

Minggu, 16 Oktober 2022 | 11:30 WIB

Tragedi Kanjuruhan dan Generasi Pancasila

Kamis, 6 Oktober 2022 | 13:22 WIB

Kita Masih Butuhkan Indonesia

Jumat, 30 September 2022 | 16:00 WIB

Resesi Global, The Fed, dan Ketahanan Perbankan Kita

Jumat, 23 September 2022 | 12:06 WIB

Ancaman Pidana Mati Untuk Ferdy Sambo

Senin, 12 September 2022 | 13:14 WIB
X