BIRO MULTIMEDIA yang berada di Divisi Humas Polri harus diposisikan sebagai salah satu unit kerja strategis, agar lebih berkaya dengan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mewacana kerja, kinerja dan keberhasilan unit-unit kerja di semua tingkatan mulai dari Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri di ruang publik melalui sosial media (multimedia).
Hal tersebut harus dilakukukan dengan berbasis pada manajemen komunikasi, sehingga Polri menjadi leading sektor di ruang publik. Sebab, ruang publik itu ruang area pertarungan ide, gagasan dan pandangan. Mengkonstruksi realitas sosial yang boleh jadi menguntungkan Polri atau sebaliknya. Landasan ilmiahnya sebagaimana dijelaskan dalam Teori Konstruksi Sosial.
Untuk itu, Biro Multimedia harus memiliki jumlah personel yang banyak, familiar dengan multimedia, kredibel dan yang tak kalah pentingnya harus tersedia biaya lebih dari cukup.
Sebab, kasus J dengan tersangka FS, judi online dan narkoba yang menyeret TM, misalnya, berpotensi diframing oleh pemilik/pengendali sosial media ke ranah tidak produktif bagi polisi sebagai institusi.
Salam.
Emrus Sihombing
(Komunikolog Indonesia)
