Aspek Gender Dalam Mitigasi Bencana

- Selasa, 6 Desember 2022 | 15:51 WIB
Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS), Rafly Parenta Bano
Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS), Rafly Parenta Bano

INFO INDONESIA. JAKARTA - Perubahan iklim yang sangat cepat dalam lima dekade terakhir telah memicu berbagai bencana, maka penting untuk memikirkan langkah mitigasi yang akurat, khususnya terhadap golongan paling rentan, yaitu perempuan.

Dalam setiap bencana, kaum perempuan adalah yang paling terdampak. Perempuan rentan mengalami eksploitasi, pelecehan seksual, kekerasan, kawin paksa, penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dan kematian akibat kurangnya perlindungan dan tidak adanya pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kerentanan itu seringkali dapat teridentifikasi pada bagaimana kedudukan perempuan dalam masyarakat serta norma gender dan budaya yang ada di wilayah di mana mereka tinggal.

Menurut UNDP, sekitar 80 persen dari total penduduk yang mengungsi karena adanya perubahan iklim adalah perempuan. Oleh karena itu, ketika terjadi bencana, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak, bahkan mungkin bisa lebih parah, yaitu terpapar kemiskinan dibandingkan laki-laki.

Ketika bencana terjadi, perempuan cenderung tidak dapat menyelamatkan diri. Pertama, ini terkait dengan beban tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan merawat lansia, yang berkontribusi menghambat perempuan mengevakuasi diri secara lebih tanggap. Akibat dari peran gender yang kaku tersebut, dapat membuat perempuan lamban dalam mengantisipasi bencana dan tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri.

Kedua, terkait dengan kebudayaan tertentu. Misalnya ketika terjadi banjir, perempuan tidak dapat berenang ke tempat yang lebih aman. Beberapa wilayah dengan komunitas atau kebudayaan tertentu, yang mengatur pakaian perempuan, mempengaruhi kemampuan perempuan dalam proses evakuasi bencana. Perempuan mungkin akan cenderung lebih sulit untuk menyelamatkan diri karena dihambat oleh pakaian yang mereka gunakan.

Ketiga, kondisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dan akses mereka yang terbatas pada informasi dan teknologi. Sosial ekonomi yang dimaksud mencakup tingkat kemiskinan perempuan, kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, berkurangnya akses ke pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan, upah yang lebih rendah, single parent, dan lebih cenderung menjadi penyewa daripada pemilik rumah.

Hasil Susenas dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada 2020, persentase perempuan yang miskin sekitar 0,37 persen lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Rumah tangga miskin didominasi oleh rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan umumnya single parent.

Pada 2019, persentasenya mencapai 67,37 persen. Di samping itu, hanya sekitar 61,31 persen perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga yang bekerja.

Halaman:

Editor: Rusdiyono

Terkini

Waktunya Pemimpin di Banten Muhasabah Diri

Selasa, 6 Desember 2022 | 16:56 WIB

Aspek Gender Dalam Mitigasi Bencana

Selasa, 6 Desember 2022 | 15:51 WIB

KIB dan Harapan Rakyat Menuju 2024

Senin, 5 Desember 2022 | 14:37 WIB

Menjadi Pemantau Pemilu Adalah Wujud Kecintaan Pada NKRI

Selasa, 29 November 2022 | 06:40 WIB

Partai Politik Vs Organisasi Relawan

Kamis, 3 November 2022 | 15:06 WIB

Kepala BPOM yang Paling Tepat Bertanggung Jawab

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 23:38 WIB

Saran Komunikasi Kepada Polri

Minggu, 16 Oktober 2022 | 11:30 WIB

Tragedi Kanjuruhan dan Generasi Pancasila

Kamis, 6 Oktober 2022 | 13:22 WIB

Kita Masih Butuhkan Indonesia

Jumat, 30 September 2022 | 16:00 WIB

Resesi Global, The Fed, dan Ketahanan Perbankan Kita

Jumat, 23 September 2022 | 12:06 WIB

Ancaman Pidana Mati Untuk Ferdy Sambo

Senin, 12 September 2022 | 13:14 WIB
X