INFO INDONESIA. JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mewaspadai jalannya tahapan Pemilu 2024 yang bisa lepas dari pantauan karena tidak adanya kontrol dari Bawaslu, KPU, DKPP, hingga panitia pengawas Ad hoc saat masa kampanye November mendatang.
Tidak adanya control pengawasan masa kampanye, kata Rahmat Bagja, berkaitan dengan anggaran dari Kementerian Keuangan yang belum semuanya dicairkan.
Menurut Rahmat Bagja, hingga kini, anggaran Bawaslu 2023 yang jumlahnya Rp13 triliun baru dicairkan sebesar Rp7,8 triliun dan hanya cukup untuk membiayai kegiatan pengawasan hingga Oktober mendatang.
"Maka, isu penting pada November pasti kampanye, tapi tidak ada yang mengawasi dan menyelenggarakan," ungkap Bagja dalam seminar nasional yang diadakan MKD DPR, Jumat (17/3/2023).
Rahmat Bagja pun menyesali adanya persoalan tersebut, mengingat tugas yang diemban olehnya dan rekan-rekan lain di Bawaslu tidak hanya sebatas mengawasi dan menindak jika terdapat pelanggaran dalam Pemilu 2024.
Namun, mereka juga bertanggung jawab terhadap advokasi serta memberikan pendidikan atas Pemilu 2024 kepada masyarakat yang notabene bakal menjadi pemilih nantinya.
"Inilah yang kami sesalkan jika anggaran tidak ada. Selain tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu juga memiliki peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika dan kualitas Pemilu 2024," keluhnya.
"Bawaslu bepreran sebagai agen sosialiasisasi agar masyarakat memahami pentingnya memilih dengan benar," imbuh Rahmat Bagja.
Baca Juga: Partai PRIMA Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Usai Sidang Lanjutan Bawaslu
Oleh sebab itu, Rahmat Bagja mengharapkan persoalan ini dapat segera menjadi perhatian pemerintah karena setiap program Bawaslu memerlukan anggaran untuk pelaksanaannya.
"Jadi, kalau punya aksi tapi tidak punya logisltik, masalah besar. Ini akan jadi masalah juga buat kami, jika ada aksi tanpa logistlik, bahaya sekali. Setiap aksi harus ada penganggarannya," paparnya.
