Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 Berpotensi Berakhir November, Pemerintah Harus Segera Cairkan Anggaran Bawaslu

INFO INDONESIA. JAKARTA – Pernyataan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, terkait akan terhentinya proses pemantauan tahapan pengawasan Pemilu 2024 pada November mendatang karena belum cairnya sisa anggaran dari Kementerian Keuangan menambah polemik baru bagi penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan itu.

Analis politik dari Citra Institute, Efriza, menyebut persoalan ini terjadi karena keputusan pemerintah yang mencicil turunnya anggaran guna keperluan panitia penyelenggara dalam melaksanakan tugas mereka.

“Keluhan ini disebabkan pemerintah memang mencicil anggaran untuk Pemilu 2024,” ungkap Efriza kepada Info Indonesia, Sabtu (18/3/2023).

Keputusan mencicil anggaran penyelengga pemilu tersebut, kata Efriza, merupakan bentuk tidak konsistennya pemerintah untuk berkomitmen menepis isu tunda Pemilu 2024.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Waspadai Masa Kampanye November Tidak Akan Diawasi Panitia Pemilu 2024

“Jadi, sepatutnya pemerintah mendengar dan memproses kebijakan anggaran agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik, lancar dan prosesnya dilakukan dengan maksimal dari peran para penyelenggara pemilu,” kata Efriza.

“Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah kekisruhan proses penyelenggaraan Pemilu 2024, dengan sasarannya para penyelenggara pemilu, padahal persoalan ini ada di pihak pemerintah,” sambung dia.

Efiza menyarankan, sebaiknya para penyelenggara Pemilu 2024 melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk membahas persoalan terbelitnya anggaran ini.

“Ketika hal ini sudah terwujud, maka kejelasan mengenai Pemilu ini dapat diteruskan menjadi instruksi kepada para penyelenggara pemilu di bawahnya,” ujar Efriza.

Sehingga, isu penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan teganjal oleh anggaran yang belum dicairkan pemerintah.

Baca Juga: Bawaslu Keluhkan Anggaran Pengawasan Baru Cair 60 Persen, Rahmat Bagja: Aksi Tanpa Logistik Sama Dengan Anarki

“Jika tidak, isu akan terus hadir bahwa penyelenggaraan pemilu sengaja dicicil, dibikin berjalan tersendat, agar mengesankan anggaran yang mahal, pemerintah tidak memiliki anggaran, maka Pemilu 2024 ditunda adalah jalan terbaik,” ucapnya.

Oleh karena itu, kemungkinan untuk menambah anggaran bagi pihak penyelenggara Pemilu 2024 sangat dimungkinkan, asal perhitungannya dapat dipastikan dengan cermat oleh Bawaslu.

“Andaipun persoalan anggaran masih dirasa kurang, maka opsi menambah anggaran memungkinkan, syaratnya memang diperhitungkan dengan cermat oleh penyelenggara pemilu,” tegas Efriza.

Diketahui, dari pemaparan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, saat ini anggaran yang baru dicairkan oleh pemerintah di 2023 baru sebesar Rp7,8 triliun dari total alokasi Rp13 triliun.