Sisa Dana Bawaslu Rp5,2 Triliun Belum Juga Cair, Yan Harahap: Pidato AHY Terbukti Bukan Pepesan Kosong

INFO INDONESIA. JAKARTA - Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menanggapi soal anggaran pemerintah untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang masih kurang Rp5,2 Triliun.

Menurut Yan Harahap, hal ini membuktikan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada 14 Februari 2023  di lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

“Apa yang disampaikan Ketum AHY terkait persoalan ekonomi kita yang semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik, terbukti bukan pepesan kosong,” ujar Yan Harahap kepada Info Indonesia, Sabtu (18/3/2023).

Anggaran untuk Bawaslu dari pemerintah sepanjang 2022-2024 sebesar Rp33 triliun. Dalam rancangan anggaran untuk 2023, pemerintah harus mencairkan Rp13 triliun.

Akan tetapi, Bawaslu hingga kini baru mendapatkan 60 persen anggaran tahun ini atau sebesar Rp7,8 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah masih kurang bayar sebesar 40 persen dari total keseluran rencana anggaran untuk Bawaslu.

Baca Juga: Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 Berpotensi Berakhir November, Pemerintah Harus Segera Cairkan Anggaran Bawaslu

Untuk itu, Yan Harahap menilai kondisi ini cukup memprihatikan. Menurutnya, pemerintah sudah sepatutnya betul-betul mempersipkan anggaran tersebut, mengingat dana itu dipergunakan untuk agenda demokrasi Indonesia yang bukan pertama kalinya diselenggarakan pemerintah.

“Isu masih kurangnya anggaran Bawaslu ini cukup memprihatinkan. Apalagi sebenarnya Pemilu itu kan event besar yang agendanya rutin setiap lima tahun. Seyogianya pemerintah sudah mempersiapkan anggarannya dari jauh-jauh hari,” tutur Yan Harahap.

“Rasa-rasanya tak mungkin tak ada dananya, toh pemindahan ibu kota negara saja bisa dilakukan cepat dengan anggaran yang berlimpah, masa pesta demokrasi yang merupakan norma konstitusional diabaikan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Yan Harahap sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh AHY bahwa pemerintah saat ini terkesan tidak professional dalam mengelola anggaran. Bahkan, kesulitan dalam menimbang mana program yang diutamakan di tengah situasi demokrasi nasional saat ini.

Baca Juga: Bawaslu Ingin Tak Ada Jarak Dengan Partai Politk Peserta Pemilu 2024, Lolly Suhenty: Bisa Dengan Ngopi Bareng

“Di sini, pemerintah seolah terlihat amatiran dalam mengelola anggaran. Kebingungan mana program anggaran yang prioritas, mana yang bukan. Seharusnya jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek mercusuar, yang belum tentu berdampak langsung pada rakyat. Jangan asal terlihat hebat saja,” jelas Yan.

Meski demikian, Yan Harahap masih berharap bahwa dasar dari kurangnya anggaran Pemilu 2024 ini hanya karena persoalan birokrasi pencairan. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan masalah lebih besar lagi nantinya.

“Meski begitu, kami berharap semoga saja Pemilu 2024 ini anggarannya aman. Mungkin yang bermasalah hanya proses administrasi pencairannya saja, sebab kalau benar tidak ada anggaran, ini bisa menimbulkan prahara politik dan berbahaya bagi sistem demokrasi kita,” tandasnya.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Waspadai Masa Kampanye November Tidak Akan Diawasi Panitia Pemilu 2024