Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan, Mahfud MD Ciptakan Perseteruan Dua Kementerian

INFO INDONESIA. JAKARTA - Keberanian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dalam mengungkap kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan menuai pro dan kontra di kalangan publik. 

Pasalnya, ketika diungkap ke publik, masalah yang mencuat berikutnya adalah adanya indikasi perseteruan di dua kementerian yakni antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan. 

Analis politik dari Citra Institute, Efriza, juga menyayangkan keberanian Mahfud MD mengungkap kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu. 

"Meski positif, tetapi turut menyebabkan terjadinya perseteruan antara dua kementerian," ujar Efriza kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga: Mahfud MD Harus Buka-bukaan Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Kemenkeu Saat RDP Komisi III Hari Ini

Menurut Efriza, dugaan tersebut baiknya tidak secepat itu diungkap ke publik lantaran masih perlu adanya pendalaman materi dari dugaan kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang semestinya masih jadi ranah kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Harusnya laporan tersebut tidak cepat-cepat diumumkan Mahfud MD ke publik, mengingat hal tersebut adalah dokuman rahasia negara yang hanya boleh disampaikan PPATK ke Presiden dan DPR," jelasnya. 

Oleh karena itu, Efriza menilai dapat dimaklumi jika Komisi III DPR mempersoalkan pernyataan Mahfud MD itu yang dianggap bukan menjadi urgensi bagi bidang kementerian yang dipimpinnya. 

Baca Juga: Ditugasi Presiden Temui Presiden FIFA Bahas Piala Dunia U20, Erick Thohir: Mudah-mudahan Ada Jalan Keluar

"Wajar saja para anggota Komisi III DPR mempertanyakan kepentingan Mahfud MD, sehingga merasa perlu buru-buru untuk mengungkap hal itu ke publik," kata Efriza. 

Disisi lain, Efriza mengamati akibat pernyataan Mahfud MD itu malah menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, sehingga dirinya mendesak DPR untuk segera mendalami proses pembuktian terkait dugaan kasus transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

"Jika tidak ditindaklanjuti oleh DPR, maka akan membuat kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah akan merosot tajam," ucap Efriza. 

Baca Juga: Siap Hadiri Rapat Komisi III DPR, Mahfud MD Tantang Politisi PDIP, Demokrat dan PPP Jangan Absen

"Bahkan, dampaknya bisa kepada DPR jika tidak serius melakukan penyelidikan dan menyelesaikan kasus ini agar pertanggungjawaban tidaklah menguap," tandasnya.