Ditutup-tutupinya Dugaan Pencucian Uang Lewat Impor Emas di Bea Cukai

- Kamis, 30 Maret 2023 | 10:16 WIB
Menko Polhukam, Mahfud MD saat rapat bersama Komisi III
Menko Polhukam, Mahfud MD saat rapat bersama Komisi III

INFO INDONESIA. JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD semakin tegas untuk membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di dalam Kementerian Keuangan.

Selain menyebut angka nominal mencapai Rp349 triliun, Ketua Komite Nasional TPPU itu juga menyebut dua lembaga yang diduga paling banyak terlibat dalam dugaan money laundry. Yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/3/2023), Mahfud menyebutkan PPATK sejatinya telah melapor kepada Kementerian Keuangan pada 2017, terkait laporan dugaan tindakan pencucian uang sebesar Rp189 triliun terkait kepabeanan bea cukai, melalui impor emas batangan.

"Surat yang asli semula itu dikirimkan by hand yang ditandatangani orang pajak, yang menyerahkan. Di sini kasus mengenai tadi, Rp189 Triliun. Ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand. Bertanggal 13 November 2017," kata Mahfud.

Mahfud menyebutkan siapa saja yang menandatangani penyerahan temuan tersebut.

"Ini yang menyerahkan, Bapak Badaruddin (eks Kepala PPATK), Bapak Dian Ediana (eks Wakil Kepala PPATK), kemudian Heru Pambudi dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai. Lalu Sumiati Irjennya. Kemudian Rahman dari Irjen, Widiarto Bea Cukai, ini ada tandatangannya semuanya ini bahwa tahun 2017 kasus ini masuk," terang dia.

Baca Juga: Tak Terima Digertak Arteria Dahlan, Mahfud MD: Anda Bisa Dihukum Seperti Fredrich Yunadi di Kasus E-KTP

Mahfud mengatakan, sejak laporan itu dimasukkan pada 2017, tidak ada tindaklanjutnya. Hingga pada 2020 PPATK mengirimkan surat baru. Namun lagi-lagi laporan belum diselesaikan.

Hingga akhirnya dilakukan pertemuan dengan Kemenkeu. Pertemuan itu disebutnya dihadiri Wakil Menteri Keuangan dan eselon 1 Kemenkeu yakni Irjen. Tak dibeberkan kapan pertemuan itu dilakukan.

"Nah ketika surat baru ini ditanya, kita ketemu dengan Kemenkeu. Ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Sri Mulyani lalu Irjen bilang surat itu tidak ada (surat PPATK), bukan Sri Mulyani, yang wakil (Wamenkeu). Ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenkeu, Irjen bilang surat itu enggak ada," kata Mahfud.

Lalu surat dari PPATK 2020 ditunjukkan dalam pertemuan tersebut. Barulah saat itu ditelusuri kembali soal laporan tersebut.

"Bahwa kasus penyelundupan emas itu, pelanggaran bea cukai itu. Ini 2017 ditutup, sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu dibilang tidak ada di hadapan wakil menteri. Lalu dicari ketemu, itu yang dipakai untuk menjelaskan oleh ibu Sri Mulyani," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, modus pencucian uang lewat impor emas tersebut dengan mengajak Bea Cukai untuk beralasan bahwa impor yang dilakukan adalah emas murni, bukan batangan. Di mana kemudian, emas batangan tersebut akan dicetak oleh sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur.

Dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut baru diketahui Meneku Sri Mulyani pada 14 Maret 2023. Hal tersebut diketahui setelah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Halaman:

Editor: Rio Taufiq Adam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X