INFO INDONESIA. JAKARTA - Narasi perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan penyelenggaraan pemilu sudah mulai digaungkan oleh beberapa elit partai politik.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, merupakan pemimpin yang taat pada konstitusi dan perundang-undangan. Dengan begitu, ia menilai pimpinan partainya akan bersikap tegas agar periode masa jabatan presiden dibatasi.
"Ibu Megawati sikapnya jelas, tegas, pada komitmen reformasi dan demokrasi, bahwa masa jabatan presiden, periodenya itu harus dibatasi untuk mengindari kekuasaan yang absolut," kata Masinton kepada Info Indonesia di Bangi Kopi, Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (27/2/2022).
Ia menilai, alasan yang selama ini dimunculkan oleh beberapa tokoh politik terkait narasi penundaan pemilu belum memiliki alasan yang kokoh. Ia berpendapat, jika terjadi penundaan pemilu maka harus didasari oleh kepentingan rakyat.
"Alasan penundaan pemilu itu kan baru sebatas wacana dan usulan dari beberapa ketua umum partai politik, dan tentunya itu argumentasinya harus lebih kokoh lagi, penundaan itu harus dalam perspektif kepentingan bangsa, bukan karena hasrat kekuasaan, jabatan para elit politik," tutur Masinton.
Hingga saat ini, PDIP belum mengeluarkan sikap secara kelembagaan terkait penundaan penyelenggaraan pemilu. Masinton menyebut, hal ini tidak ada kaitannya dengan kesiapan PDIP dalam menghadapi pemilu yang sudah mempunyai beberapa tokoh dengan elektabilitas tinggi.
"Enggak lah, enggak ada urusan dengan itu tapi yang jelas kekuasaan absolut itu harus dibatasi. Maka Ibu Megawati dalam berbagai momen kesempatan kapada kami, kader-kader PDIP selalu ditekankan, ya rambu-rambu bernegara itu adalah konstitusi dan perundang-undangan, dan harus tegas dengan itu," pungkasnya.
