INFO INDONESIA. JAKARTA - Partai Nasdem dipastikan tak jadi menggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Hal itu ditegaskan oleh sang Ketua Umum, Surya Paloh.
"Konvensi saya anggap selesai dan Nasdem tak akan menyelenggarakannya. Ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran," kata Paloh di sela-sela Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024 di Surabaya, Senin (28/2/2022).
Menurut Paloh, salah satu alasan Partai Nasdem tidak menyelenggarakan konvensi adalah terkait syarat formal untuk diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden, yakni minimal memiliki 20 persen suara. Paloh bilang, Partai NasDem hanya mempunyai 9,6 persen pada Pemilu 2019. Sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Kami sangat perlu koalisi. Tapi sayang seribu sayang, banyak partner yang masih sibuk ingin jadi presiden. Jadi, untuk apalagi diteruskan konvensi?" tegasnya.
Sebagai ganti konvensi capres, Partai Nasdem menyelenggarakan Rembuk Nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni 2022. Agendanya membahas berbagai topik penting, salah satunya terkait pencalonan presiden 2024.
Sebelumnya, saat peresmian Nasdem Tower di Jakarta, 22 Februari 2022, Paloh mengatakan Partai NasDem akan menyiapkan calon presiden untuk maju dalam Pilpres 2024.
"Saya pikir tidak lebih dari tiga nama lah, tidak lebih dari tiga," katanya.
Kendati demikian, Partai Nasdem masih membuka dialog terkait calon presiden yang akan diusung. Selain itu, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem juga akan mengakomodasi beberapa sosok potensial untuk maju ke kontestasi nasional lima tahunan sekali tersebut.
"Siapa pun anak bangsa ini yang mempunyai obsesi, ambisi untuk menjadi publik figur yang kuat, kokoh, hingga mereka sampai pada jenjang paling teratas dalam struktur sistem pemerintahan," ujarnya.
Paloh juga menilai tak perlu dilakukan penundaan Pemilu 2024 sebagaimana usulan sejumlah politikus beberapa hari terakhir ini.
"Kalau ibarat kereta api, maka sudah tiup peluit dan jalan. Makanya harapan saya tentu kalau masalah penundaan ya jangan tertunda," ujarnya.
Menurutnya, penundaan pemilu dapat dilakukan jika dalam keadaan sangat terpaksa, seperti adanya perang, lalu terjadi bencana alam atau hal-hal lain di luar kekuasaan normatif.
"Tapi, sepanjang berjalan baik, bahkan kepemimpinan sekarang berhasil mengatasi pandemi COVID-19, maka layak diapresiasi. Apalagi, sekarang sudah ada rencana besar, yaitu terkait Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah disepakati bersama dan telah melahirkan undang-undang. Kita harus dorong terus agar menuju ke arah lebih baik," terangnya.
Tak hanya itu saja, terkait wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode, pihaknya menegaskan tak tertarik untuk membahasnya karena hanya sebatas wacana.
