Pemerintah Wajib Laksanakan Putusan MA Soal Vaksin Halal

- Sabtu, 23 April 2022 | 00:05 WIB
Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva. (Antara/Ist)
Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva. (Antara/Ist)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait vaksin halal wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

"Putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan vaksin yang diberikan adalah halal," katanya di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Selain itu, menurut Hamdan Zoelva, pemerintah tidak boleh memaksakan jika ada warga yang menolak divaksin karena tidak ada jaminan halal.

"Tidak dapat memaksakan jika warga menolak untuk divaksin karena tidak ada jaminan halal," ujarnya.

Sebelumnya, MA telah mengabulkan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 99/2020 pada pasal 2 ayat 1 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Sebagaimana dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022 Mahkamah Agung RI menyatakan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia," bunyi salinan putusan MA.

Selain itu MA menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia".

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo

Terkini

X