INFO INDONESIA. JAKARTA - Pernyataan mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto (BW) soal adanya pimpinan KPK yang terafiliasi partai politik harus dibuktikan.
BW sebelumnya menyatakan bahwa dia menduga pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan. Menurutnya, ada satu hingga dua orang pimpinan KPK jilid V yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu.
"Apakah statement Mas BW itu bisa dibuktikan? Bahwa pimpinan terafiliasi dengan partai politik terkait dugaan Anies dikriminalisasi, saya kira ini harus dibuktikan Mas BW untuk lebih lanjut," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Info Indonesia, Kamis (8/9/2022).
Dia menilai, pernyataan yang dilontarkan oleh BW terkait pemeriksaan Anies itu mengesankan agar seolah-olah mantan Rektor Paramadina itu merasa teraniaya. Atau, bisa jadi untuk meningkatkan elektoral Anies sebagai kandidat capres.
"Tetapi sebenarya memang untuk mengatrol popularitas Anies bahwa dia di zalimi bahwa dia di kriminalisasi. Tapi tujuannya adalah untuk mengatrol, untuk menarik simpati," ujarnya.
Dia menilai, pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK ada nuansa kental politisnya. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta itu kandidat kuat calon presiden (capres) 2024.
"Makannya saya bilang bahwa popularitas, terutama elektabilitas Anies dipertaruhkan disini (kasus Formula E)," jelasnya.
Kata Adib, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa pemanggilan Anies tidak dilakukan sedari dulu. Dia merasa heran pemanggilan itu dilakukan di penghujung masa jabatan Anies berakhir.
"Tetapi kenapa diujung masa jabatan, ini kan sebuah pertanyaan yan menurut saya politis juga," katanya.
Jika nanti secara fakta hukum Anies terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur, maka simpati dan dukungan masyarakat terhadap dirinya akan berakhir.
