Mega Kaget Ada Dewan Kolonel

- Kamis, 22 September 2022 | 15:35 WIB
Ilustrasi. (BBC)
Ilustrasi. (BBC)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Tampaknya ada yang tidak beres di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ciri khas tegak lurus kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sepertinya sudah mulai luntur. Dugaan itu tak lepas dari terbentuknya Dewan Kolonel yang digagas oleh salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP.

Salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP yang membentuk Dewan Kolonel adalah Johan Budi. Ia mengatakan, misi tim itu dibentuk memang dalam rangka persiapan Pilpres 2024 mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).

Namun, sambungnya, Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Mereka pun, akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.

"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres 2024 itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9/2022).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menepis isu pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai bakal capres. Langkah tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," kata Hasto.

Ia mengatakan, telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Keduanya menyebut bahwa isu Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.

Hasto juga membantah bahwa Puan menyetujui Dewan Jenderal. Ia menyebut yang disetujui oleh Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat.

"Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," ujarnya.

Puan Normatif

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi ihwal langkah sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP yang membentuk Dewan Kolonel dengan tujuan meningkatkan citra serta elektabilitas Puan jelang Pilpres 2024.

Menurutnya, pembentukan Dewan Kolonel merupakan hal yang sah-sah saja selama didasarkan pada semangat gotong royong. Karena sejatinya, ia meminta seluruh kader PDIP mengutamakan gotong royong dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024.

"Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong," kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu (21/9/2022).

Ia berharap, nantinya Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai dan turun langsung ke lapangan, sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Halaman:

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo

Terkini

X