KPK Periksa 12 Saksi Dalam Kasus Sudrajad Dimyati

- Rabu, 19 Oktober 2022 | 13:40 WIB
Hakim Agung, Sudrajad Dimyati, mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (Foto: M Risyal Hidayat / Antara)
Hakim Agung, Sudrajad Dimyati, mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (Foto: M Risyal Hidayat / Antara)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), yang menjerat Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan.

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di MA untuk tersangka SD dan kawa-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang, Kota Semarang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Adapun ke-12 saksi yakni Dedi Suwasono selaku pengacara, karyawan Law Office Suwasono and Partner Fajar Kurniawan, Bambang Muntaha selaku pengacara/kurator, Hirda Rahma selaku Pengacara Law Office Yosep Parera, Pramadeaz Hakwa Putra sebagai karyawan di Law Office Yosep Parera.

Berikutnya, sopir bernama Eko, pemilik/karyawan money changer Sahabat Citra Valas Semarang Yusi serta lima pihak swasta masing-masing Sutikna Halim Wijaya, Dwijayanti Setyaningrum, Timotius Ivan, Handoko, dan Budiman Gandhi.

KPK total menetapkan 10 tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima, yakni SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Sementara, sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya pada tingkat kasasi pada MA.

Pada tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

DKPP Minta Seluruh Pihak Jaga Stabilitas Politik

Selasa, 7 Februari 2023 | 11:59 WIB

Strategi Politik NasDem Cerdas, Jokowi Dibuat Bingung

Senin, 6 Februari 2023 | 17:59 WIB
X