Putusan MK Paling Ditunggu Publik! Larang Mantan Napi Koruptor Nyaleg

- Sabtu, 3 Desember 2022 | 14:56 WIB
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti

INFO INDONESIA. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh karyawan swasta Leonardo Siahaan, Rabu (30/11/2022).

Permohonan yang dikabulkan tersebut terkait dengan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama lima tahun sejak dibebaskan atau keluar dari penjara.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut, Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 menjadi putusan penting bagi arah pemberantasan korupsi yang lebih pasti.

Putusan tersebut memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat setidaknya selama sepuluh tahun terakhir. Serta menjadi salah satu keputusan yang paling ditunggu publik, sehingga patut diapresiasi.

Menurut Ray, alasan hak politik mantan napi koruptor ditunda karena korupsi merupakan dua kejahatan sekaligus, yakni pidana dan politik.

"Pidana karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Politik, adanya penyimpangan (pengkhianatan) atas amanah publik berupa korupsi dengan kekuasaan yang diembannya," kata Ray dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/12/2022).

Selama ini pendekatan sanksi terhadap koruptor lebih bersifat pidana umum, di mana begitu diberikan hukuman penjara, maka dilihat seluruh sanksi telah selesai diberikan. Akibatnya, alih-alih tindak pidana korupsi berkurang, sebaliknya bertambah subur dengan pelaku-pelaku baru dalam usia yang masih muda.

“Kenyataannya, penjara tidak menghentikan mereka," ujarnya.

Untuk itu, koruptor yang sudah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi berat. Tidak hanya berupa pemberian sanksi pidana, melainkan sanksi administratif.

Halaman:

Editor: Rusdiyono

Terkini

X