Bawaslu Tindaklanjuti 224 Aduan, KPU Diminta Hapus NIK Masyarakat yang Dicatut Balon DPD

- Rabu, 25 Januari 2023 | 08:13 WIB
Ilustrasi Gedung Bawaslu RI.
Ilustrasi Gedung Bawaslu RI.

INFO INDONESIA. JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta kepada Bawaslu daerah untuk menindaklanjuti laporan terkait pencatutan nama dan NIK masyarakat serta pengawas Pemilu yang dilakukan bakal calon DPD.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

“Bawaslu mengintruksikan kepada seluruh jajarannya di daerah untuk menindaklanjuti aduan tersebut dengan cara meneruskan data aduan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah kerjanya masing-masing,” terang Lolly.

Diharapkan ketika Bawaslu daerah meneruskan data aduan, KPU dapat langsung memprosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk dilakukan pengoreksian dan penghapusan data sebagaimana mestinya,” ujar Lolly.

Anggota Bawaslu RI ini menjelaskan, per 19 Januari 2023, Bawaslu sudah menindaklanjuti aduan sebanyak 224 dari total 313 pengaduan nama atau NIK masyarakat ke KPU.

“Sisanya, yaitu sebanyak 89 nama atau NIK belum ditindaklanjuti dan akan digabung dengan data aduan terupdate untuk penindaklanjutannya,” tandas Lolly.

Editor: Akbar Budi Prasetya

Terkini

DKPP Minta Seluruh Pihak Jaga Stabilitas Politik

Selasa, 7 Februari 2023 | 11:59 WIB

Strategi Politik NasDem Cerdas, Jokowi Dibuat Bingung

Senin, 6 Februari 2023 | 17:59 WIB
X