Bawaslu Temukan Dugaan Pencatutan NIK oleh Balon DPD, KPU : Masuk Tindak Pidana Pemilu

- Rabu, 25 Januari 2023 | 10:36 WIB
Ilustrasi KPU RI. (net).
Ilustrasi KPU RI. (net).

INFO INDONESIA. JAKARTA - Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menanggapi temuan dari Bawaslu terkait adanya pencatutan NIK untuk dukungan yang dilakukan bakal calon anggota DPD.

“Di Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa bagi orang yang menyerahkan dukungan untuk syarat bakal calon DPD itu ditemukan data yang dipalsukan atau digandakan itu sanksinya ada dikurangi 50 dukungan,” kata Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Kendati begitu, untuk memberikan sanski pengurangan dukungan itu, KPU harus menemukan bukti konkret terkait adanya pemalsuan atau penggandaan dukungan yang dilakukan para bakal calon DPD.

“Kalau kita baca peraturan KPU, untuk bisa dikurangi harus ada pembuktian terlebih dulu, karena di Undang-Undang disebutkan dipalsukan. Sehingga, pemalsuan ini kan tidak pidana dan lebih spesifik lagi tindak pidana pemilu,” katanya.

“Maka harus dipastikan dulu ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut atau nama tersebut adalah dipalsukan,” sambungnya.

Oleh karena itu, kata Hasyim, KPU akan memberikan sanksi kepada bakal calon DPD, setelah mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan.

“KPU akan memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan, tidak bisa sembarangan, tapi harus melalui putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dokumen tersebut dipalsukan,” tandasnya.

Editor: Akbar Budi Prasetya

Terkini

Kaesang Dinilai Akan Gabung Politik Melalui PDIP

Rabu, 25 Januari 2023 | 07:56 WIB
X