Tindaklanjuti Temuan Bawalu, KPU Bakal Kurangi Dukungan Balon DPD yang Catut NIK Masyarakat

- Rabu, 25 Januari 2023 | 10:56 WIB
Ketua KPU RI, Hasyim Asy\'ari. (Akbar Budi Prasetia/Info Indonesia).
Ketua KPU RI, Hasyim Asy\'ari. (Akbar Budi Prasetia/Info Indonesia).

INFO INDONESIA. JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bakal menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait pencatutan NIK yang dilakukan bakal calon anggota DPD.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada bakal calon DPD yang diterbukti mencatut NIK masyarakat.

“Kalau ditemukan seperti itu kan diberikan sanksi pengurangan, kalau satu nama dikurangi 50 nama, ketentuannya di Undang-Undang,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/1/2/2023).

Terkait pemalsuan dukungan ini, kata Hasyim, terdapat di Pasal 183 ayat 3 UU Pemilu. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan lebih dari satu bakal calon DPD serta melakukan perbuatan curang dengan memaksa dengan menjanjikan uang atau materi lainnya demi pencalonan DPD.

“Jadi, intinya satu, orang itu hanya boleh dukung satu orang. Kemudian, dukungan yang diberikan lebih dari satu orang itu dinyatakan batal. Jadi, kalau ada yang ganda, dinyatakan batal,” jelasnya.

Meski begitu, sebelum status dukungan itu dinyatakan batal, KPU perlu melakukan verifikasi terhadap nama yang berada di dua dukungan bakal calon DPD.

“KPU harus melakukan verifikasi faktual dulu kepada orang yang namanya muncul lebih dari satu kali digunakan sebagai basis dukungan DPD,” tandasnya.

Editor: Akbar Budi Prasetya

Terkini

Kaesang Dinilai Akan Gabung Politik Melalui PDIP

Rabu, 25 Januari 2023 | 07:56 WIB
X