INFO INDONESIA. JAKARTA - Wacana Pemilu 2024 menggunakan sistem Proporsional Tertutup terus bergulir di ruang publik dan mendapat respon dari masyarakat sipil, salah satunya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
JPPR menilai, wacana Pemilu 2024 menggunakan sistem Proporsional Tertutup harus dilihat secara luas.
Sistem Proporsional Tertutup tidak semata-mata menjadi hal yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Meski banyak pihak mengatakan bahwa partai politik (Parpol) akan memegang kendali penuh dalam menentukan calon legislatif yang maju di Pemilu 2024. Namun, JPPR memiliki pandangan yang berbeda.
Baca Juga: Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Presiden Jokowi Bakal Lobi Megawati
"Orang melihat tertutup itu semata-mata sudah hak atau milik Parpol. Padahal konteks ini justru kesempatan bagi masyarakat sipil untuk mendorong proses yang ada untuk mendekati Parpol," kata Koordinator Nasional JPPR, Nurlia Dian Paramitha di KPU RI, Jumat (28/1/2023).
Menurut JPPR, masyarakat sipil bisa ikut terlibat secara langsung dalam proses pencalegan yang dilakukan Parpol.
Maka dari itu, masyarakat sipil bisa meminta informasi kepada Parpol terkait calon wakil rakyat didaftarkan sebagai caleg di Pemilu 2024.
"Bisa bergaining, calonnya siapa sih, dan kira-kira siapa sih calon yang mereka inginkan," jelasnya.
Baca Juga: Nasdem Kunjungan ke Sekber Gerindra-PKB, Mulai Tidak Nyaman Dengan Demokrat dan PKS
Perempuan yang akrab disapa Mitha itu menyampaikan bahwa, sistem Proporsional Tertutup digunakan Parpol sebagai ladang untuk mencari keuntungan.
Jangan sampai sistem Proporsional Tertutup ini membuat angka koruptif semakin tinggi. Parpol juga harus berkomitmen agar memilih caleg yang integritas.
Selain itu, JPPR mengingatkan kepada seluruh Parpol agar tidak mendorong caleg titipan. Hal ini yang seharusnya sangat diperhatikan oleh seluruh Parpol peserta Pemilu 2024.
Baca Juga: Verrell Bramasta Ungkap Kejadian Sebelum Venna Melinda Memutuskan Menikah Dengan Ferry Irawan
Artikel Terkait
Catatan JPPR, Banyak Parpol Tidak Siap Jalani Verifikasi Faktual
Soal Manipulasi Data, JPPR dan KIPP Minta Informasi ke KPU Hasil Rekapitulasi Verfikasi Parpol
JPPR dan KIPP: Tidak Ada Alasan Menunda Pemilu
JPPR Sebut Proses Rekrutmen Timsel Kerap Mendapatkan Catatan Kritis