Jalankan Arahan Presiden Jokowi, Azwar Anas: Reformasi Birokrasi Tematik Harus Berdampak Turunkan Kemiskinan

INFO INDONESIA. JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa program Reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Presiden Jokowi harus dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

Azwar Anas mengatakan, salah target program Reformasi birokrasi tematik adalah tercapainya penurunan kemiskinan menjadi tujuh persen pada 2024.

Menurut Azwar Anas, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, persentase tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,57 persen atau menurun 0,14 persen dibandingkan September 2021 yang berada di angka 9,71 persen.

“Target kemiskinan pada 2024 adalah tujuh persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan, minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun, sehingga bisa mencapai tujuh persen pada 2024,” kata Azwar Anas dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Baca Juga: Azwar Anas: Pemerintah Transformasi Jabatan Fungsional Lewat Permen PANRB 1/2023

Mantan Kepala LKPP ini menambahkan, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan. Sehingga Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat sampai daerah bergerak selaras.

Dalam konteks Kementerian PANRB, kata Azwar Anas, pihaknya ditugasi soal tata kelola birokrasi. Maka, salah satu langkahnya adalah mulai tahun ini berbagai penilaian reformasi birokrasi dibuat lebih terfokus melalui isu-isu tematik, di antaranya penanggulangan kemiskinan.

Mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, menjelaskan, Reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Di samping itu, ada pula melalui penyediaan dukungan teknologi informasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project pada tiga provinsi dan sembilan kabupaten/kota.

Azwar Anas mengatakan, anggaran terkait penurunan kemiskinan dengan segala ekosistemnya tersedia berkisar Rp500 triliun. Dengan anggaran sebesar itu diharapkan dapat menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

Baca Juga: Penerapan Sistem Merit ASN Kuatkan Reformasi Birokrasi Tematik

“Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” katanya.

Azwar Anas menilai, kegiatan sosialisasi kebijakan ataupun perjalanan dinas di berbagai kementerian akan dipilah. Sehingga, yang diutamakan merupakan kegiatan yang memang diperlukan.

Dia mencontohkan, sosialisasi kebijakan kementerian di Kementerian PANRB saat ini hampir semuanya dilakukan secara daring. Kementerian PANRB pun telah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal pada setiap hari dengan kontak petugas yang bisa dihubungi.