IPK Turun ke 34, Partai Ummat Minta Jokowi dan DPR Ambil Langkah Kongkret Berantas Korupsi

INFO INDONESIA. JAKARTA - Partai Ummat menilai, Jokowi sebagai kepala pemerintahan harusnya mengambil langkah kongkret untuk memberantas korupsi.

Hal ini buntut dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang alami penurunan cukup drastis dari 38 menjadi 34 poin. 

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyampaikan, Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk mengembalikan marwah KPK. 

"Partai Ummat meminta Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah drastis untuk mengembalikan spirit pemberantasan korupsi seperti pada awal terbentuknya UU KPK tahun 2002," katanya melalui keterangan tertulis kepada Info Indonesia, Minggu (5/2/2023). 

Baca Juga: Piagam Deklarasi Anies Baswedan Rampung, Koalisi Perubahan Cari Waktu yang Tepat

Partai Ummat mengharapkan Presiden Jokowi dapat sesegera mungkin untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Ridho mengingat kepada Presiden Jokowi untuk tidak memperlemah semangat pemberantasan korupsi yang telah menjadi perjuangan reformasi bangsa ini.

"Partai Ummat juga meminta presiden Jokowi untuk tidak menciderai semangat pemberantasan korupsi dengan melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Baca Juga: Bawaslu Dorong Peningkatan SDM PPID di Daerah

Lebih lanjut Ridho meminta para wakil rakyat di Parlemen tidak diam melihat Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yang turun ke angka 38.

"Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk tidak diam melihat kondisi ini karena fungsi pengawasan korupsi leading sector-nya berada di DPR RI," terangnya. 

Jika pemerintah Jokowi dan DPR RI hanya diam melihat kondisi pemberantasan korupsi, Partai Ummat bersama rakyat akan bergerak untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. 

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Miliki Gaya Kepemimpinan yang Unik

"Partai Ummat akan menggalang kekuatan bersama rakyat untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran," tandasnya.