Ciee... Publik Masih Puas Kinerja Presiden Jokowi di Tahun Politik

INFO INDONESIA. JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 76,7 persen, di mana 8,6 persen menyatakan sangat puas. Hanya 21,8 persen yang merasa tidak puas, di mana 1,8 persen tidak puas sama sekali dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 1,5 persen.

Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indometer yang dilakukan pada 21-27 Januari 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling).

Direktur Eksekutif Indometer, Leonard SB, menuturkan, dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan publik bertahan pada kisaran di atas 75 persen.

“Menjelang tahun politik, publik mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dengan tingkat kepuasan mencapai 76,7 persen,” ungkap Leonard dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (5/2/2023).

Baca Juga: Survei Indometer: Ganjar Pranowo Masih Teratas, Anies Berpeluang Salip Prabowo

Leonard menyebut, anggapan bahwa tahun politik akan menggerus kepuasan publik relatif tidak terbukti. Menghangatnya situasi politik dilandasi kepentingan partai-partai politik untuk mendulang suara, terlepas fakta sebagian besar partai berada dalam pemerintahan.

“Sebut saja Nasdem, meskipun berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi, memilih mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang kerap menjadi simbol oposisi dan antitesis Jokowi,” ujarnya.

Leonard mengatakan, sejumlah isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik menjadi bahan untuk menyerang pemerintah, seperti gejolak kenaikan harga BBM dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. “Rendahnya angka ketidakpuasan menunjukkan kinerja pemerintah tetap dipandang positif,” sambungnya.

Di sisi lain, sejumlah faktor dinilai mendukung tingginya kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Terutama karena pemerintah memutuskan mencabut kebijakan PPKM secara nasional pada akhir 2022.

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Usulan Cak Imin, Penghapusan Jabatan Gubernur Perlu Kajian Mendalam

“Dicabutnya PPKM menjadi awal dari transisi menuju berakhirnya pandemi, dan memberikan sinyal positif bagi gerak perekonomian Indonesia,” kata Leonard.

Keputusan pemerintah untuk tidak menerapkan lockdown, hanya pembatasan sosial, juga terbukti efektif menjaga ekonomi tetap bergerak, meskipun tetap berdampak bagi dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, di tengah ancaman resesi global, kinerja perekonomian Indonesia juga cenderung positif dan terbukti resiliens.