KPK Ungkap Penyebab Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Ternyata Ada Tiga

INFO INDONESIA.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyebab terjadinya penurunan Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 yang berada di poin 34/100 atau turun 4 poin dari tahun 2021 (38/100).

Menurut KPK, penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia ini ternyata bukan hanya dipengaruhi penegakan hukum saja tetapi juga dipengaruhi birokrasi dan politik. Penurunan ini menjadi yang terburuk di masa Era Reformasi.

Untuk meningkatkan kembali indeks persepsi korupsi di Indonesia, KPK melalui berbagai kedeputian bidang menginisiasi program-program pencegahan korupsi di sektor politik dan dunia usaha.

KPK juga melibatkan peran serta seluruh dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat luas untuk menciptakan iklim politik dan berusaha yang bebas dari korupsi.

Baca Juga: Biar Tidak Gagal Paham, Inilah Maksud dari Obstruction of Justice Berikut Hukumannya

Berdasarkan hasil analisa, KPK melalui siaran persnya mengungkapkan tiga penyebab turunnya nilai CPI Indonesia yakni:

1. Masih maraknya kasus suap menyuap pada proses perizinan ekspor dan impor. Kemudian terjadi konflik kepentingan antara sektor politik dan dunia usaha.

Hal ini berdasarkan indikator Political Risk Service (PRS) ibternational country risk guide.

2. Terjadi suap dan korupsi pada dunia usaha. Hal ini berdasarkan indikator dari IMD Business School World Competitiveness Yearbook.

3. Terjadi korupsi yang dilakukan para pejabat publik dan adanya korupsi di sektor pelayanan publik. Hal ini berdasarkan indikator dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide.

Baca Juga: Ekonomi 2022 Tumbuh Jauh Lebih Tinggi, Kuncinya Jaga Kinerja APBN

Hal tersebut terkait dengan masih tingginya risiko politik dalam berusaha di Indonesia.

Untuk meningkatkan nilai CPI Indonesia ini, KPK menyiapkan enam program pemberantasan korupsi di sektor politik dan badan usaha yakni:

1. Membentuk Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) yang secara khusus memfasilitasi pembangunan ekosistem dan lingkungan bisnis yang berintegritas.