Rekomendasi kelima berisi tentang catatan praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak yang telah terbukti menyengsarakan pada keberlangsungan hidup perempuan dan peradaban. Ulama perempuan meminta negara agar memastikan implementasi regulasi-regulasi terkait untuk menghentikan praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak.
Rekomendasi keenam memuat tentang pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis yang terbukti memberikan dampak buruk bagi perempuan. Mereka meminta agar negara mengadopsi pandangan keagamaan yang melarang praktik pemotongan dan pelukaan genetalia pada perempuan tanpa alasan medis melalui pembuatan regulasi dan tahapan implementasinya.
Rekomendasi ketujuh berisi tentang solidaritas bagi masyarakat Muslim yang tertuang dalam butir rekomendasi keempat, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami operasi kemanusiaan, terutama di Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan China (Uyghur).
Kemudian, rekomendasi terakhir mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dunia dengan berbekal pada pengalaman ulama perempuan sebagai inspirasi, di mana gerakan intra dan inter faiths, demokrasi, pelibatan laki-laki, dan keadilan lingkungan dilandaskan pada pengalaman dan pengetahuan perempuan.
Anggota DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengatakan pihaknya akan meneruskan rekomendasi itu kepada anggota parlemen lainnya untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan.
"Rekomendasi ini memang menjadi topik yang menggelisahkan kita semua, khususnya bagi masyarakat perempuan. Di sinilah tentunya harapan saya dukungan terhadap penyelenggaraan KUPI II menunjukkan hadirnya fatwa-fatwa keagamaan yang ramah kepada perempuan," kata Hemas.
