DAERAH

Tidak Sesuai Prosedur, Proyek Senilai 116 Juta Rupiah Digugat

Proyek jalan setapak untuk petani (Infoindonesia.id/rz)
Proyek jalan setapak untuk petani (Infoindonesia.id/rz)

INFOINDONESIA – Proyek jalan setapak yang digunakan untuk pertanian di Desa Madawau Kecamatan Madapangga menuai sorotan. Proyek senilai Rp. 116 juta dinilai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat tidak memenuhi standar juga tidak sesuai prosedur.

Terkait hal itu, pihak BPD akan melanjukan perkara ini ke jalur hukum.

 “Kita tidak akan tinggal diam, masalah item pembukaan jalan itu akan dibawa ke ranah hukum,” ujar Agustina, Ketua BPD setempat, Selasa (30/12/2020).

Sebenarnya, anggaran pembangunan jalan untuk pertanian ini menurut Agustina lebih diutamakan untuk perbaikan gang karena dinilai sangat urgen. Namun, setelah dananya cair, Pemdes malah menggunakannya untuk pembangunan jalan setapak sebagai jalur lewat petani.

“Tapi setelah dana itu cair, justeru Pemdes menggunakan anggaran tersebut untuk pembukaan jalan tani. Ironisnya, semua BPD tidak mengetahui pencairan anggaran, kemudian dikerjakan untuk pembukaan jalan tani,” ungkapnya.


Atas sikap sepihak Pemdes seperti itu, akan mengajukan surat di DPMDes untuk klarifikasi masalah itu, namun belum ditindak lanjuti hingga sekarang. Sementara surat diajukan dari bulan Oktober.

“Kita menduga pihak DPMDes konspirasi dengan Pemdes Madawau. Karena tenggat waktu pengajuan surat sudah lama, tapi belum ada realisasi klarifikasi yang kita harapkan,” ucap Agustina.

Diharapkan pihak DPMDes tidak acuh atau apatis menanggapi masalah ini, karena uang senilai Rp 116 juta itu bersumber dari negara yang merupakan hak rakyat dan harus kembali ke rakyat.

“Dalam waktu dekat jika belum ditindaklanjuti, maka akan ada aksi besar – besaran mengepung DPMDes dan Kantor Kecamatan Madapangga,” tuturnya.

Sementara, salah satu anggota BPD setempat, Bunyamin mengungkapkan, berdasarkan realita di lapangan kegiatan itu tidak memenuhi prosedur. Selain tidak disepakati oleh BPD dan masyarakat, kegiatan itu dinilai melanggar SOP.

“Kegiatan itu bukan pembukaan jalan tani, tapi pembentukan jalan tani. Selain itu tidak ketahui alur penggunaan anggaran lantaran tidak dipasang papan informasi, sehingga soal volume dan lainnya tidak diketahui,” ucapnya.

Sambungnya, dilihat dari realita di lapangan, ia menduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam hal ini adalah Pemdes setempat. Yakni dari total anggaran senilai Rp 116 juta, diperkirakan hanya Rp 50 juta yang digunakan.

“Dugaan penyimpangan yang dilakukan Pemdes sangat mendasar, buktinya kegiatan tidak dikonfirmasikan ke BPD, tidak ada papan informasi dan lainnya,” ungkapnya.

Dilain pihak, Kepala Desa Madawau, Anwar Ibrahim ketika dicoba dikonfirmasi tidak dapat dihubungi sama sekali. Saat wartawan Infoindonesia.id mendatangi kediamananya, yang bersangkutan belum bisa ditemui. Begitu juga saat dicoba dihubungi lewat ponsel pribadinya Anwar tidak merespon sama sekali. (rz)

Editor: Andyanto