DAERAH

Warga Bima Minta Kemkominfo Anggarkan Pembangunan BTS

Sekertaris Diskominfo Kota Bima, Ahmadin. (Rizki Ananda/InfoIndonesia)
Sekertaris Diskominfo Kota Bima, Ahmadin. (Rizki Ananda/InfoIndonesia)


INFOINDONESIA. KOTA BIMA – Pada 2021, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) tidak memporsikan anggaran untuk wilayah tanpa akses jaringan (blank spot) di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Diskominfo Kota Bima,  Ahmadin, mengatakan, wilayah yang dimaksud adalah lokasi yang tidak terdaftar sebagai wilayah Terluas, Terbelakang, Terisolir (3T).

Beberapa wilayah di Kota Bima yang tidak bisa akses jaringan sempat menjadi perhatian walikota Bima dengan membuat surat permintaan pengadaan jaringan Base Transceiver Station (BTS) kepada Kemenkominfo.

“Namun hingga saat ini, belum direspon oleh Kemenkominfo karena Kota Bima tidak termasuk wilayah 3T,” kata Ahmadin, saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya, Senin (4/1/2021).

Lanjut dia, wilayah yang tidak bisa akses jaringan internet tersebut, seperti Ntobo bagian Ndano Na’e, Lela Mase, Nitu dan beberapa tempat lainnya.


Sebelumnya Pemkot ingin memperbaiki kondisi jaringan di wilayah-wilayah tersebut, sayangnya biaya pembangunannya yang mahal tidak mencukupi porsi dari Anggaran Pendapatan dan dan Belanjar Daerah (APBD) yang ada saat ini.

Dengan ini Ia berharap pihak Kemenkominfo mampu merealisasikan dan menganggarkan penyediaan jaringan untuk membantu masyarakat pedalaman dalam berkomunikasi.

“Harapannya, Kemenkominfo bisa respon baik keluhan yang ada dan menganggarkannya,” ujarnya.

Masyarakat bahkan sempat berkali-kali mendatangi Kantor Kominfo untuk mengadu kondisi tersebut. Bahkan, telah disampaikan juga melalui reses unsur pimpinan dan anggota DPRD langsung sampaikan ke Kominfo. Sayangnya, kendala anggaran menjadi masalah utama.

“Ditambah lagi diperhadapkan dengan musibah non alam yaitu Covid-19, hingga banyak program yang tidak dikerjakan, termasuk untuk wilayah yang tidak ada jaringan,” tegasnya.

lebih menghawatirkan lagi kata Ahmadin, para pelajar dan mahasiswa menjadi kesulitan dalam belajar karena sulitnya jaringan. Bahkan daerah yang diberi akses jaringan saja juga masih untuk tersambung yang dipicu banyaknya pengguna.

“Sehingga untuk daerah yang tidak ada jaringan, harus cari tempat yang bisa koneksi jaringan dengan mengeluarkan anggaran lebih dari standar untuk kebutuhan transportasi maupun isi paket internet dan lainnya,” katanya.

Sebagai langkah alternatif, rencananya pihaknya akan koordinasikan dengan Telkom, dan provider yang ada sebagai upaya hadirnya jaringan lempar seperti di batas Kota menuju Ambalawi.

“Kami akan upayakan untuk bentuk tim yang bahas khusus masalah jaringan lempar tersebut,” pungkasnya.

Editor: Aprilia Rahapit