POLHUKAM

Komnas HAM Sebut Empat Laskar FPI Tewas Sebagai Unlawful Killing

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (dok. Kemenkumham)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (dok. Kemenkumham)

INFOINDONESIA.JAKARTA – Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait hasil investigasi tewasnya enam laskar From Pembela Islam (FPI) yang mengawal Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mendampingi kunjungan Komnas HAM yang terdiri dari tujuh orang komisioner.

Mahfud menjelaskan, pemerintah sejak awal tidak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebab dalam Undang-Undang tentang Komnas HAM dan Pengadilan.

“Jadi hal-hal tersebut ada Komnas HAM yang menyelidiki lalu sampaikan apa langkah yang harus diambil pemerintah dan aparat dan apa hasilnya, sejak awal ke Komnas HAM silahkan selidiki dan kita tidak akan ikut campur,” ujar Mahfud dalam konferensi pers,  di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2021).

Lanjut dia, jika pemerintah membentuk TGPF akan banyak dugaan yang sama terhadap TGPF pada kasus-kasus sebelumnya, di mana kata Mahfud sebelum bekerja saja kehadiran TGPF sudah provokasi ataupun diarahkan.


“Dan tadi presiden menerima secara langsung naskah laporan hasil investigasinya itu dengan semua rekomendasinya,” paparnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan laporan lengkap yang ditunjukan kepada presiden terdiri dari 106 halaman, termasuk dokumen-dokumen dan barang bukti. Dalam penelurusannya, laskar FPI melakukan langkah yang pihaknya sebut tengah menunggu aparat kepolisian.

"Dalam tahapan proses itu sebetulnya rombongan keluarga Rizieq Shihab sudah jauh berada di depan, tetapi kemudian di belakang ada kendaraan laskah FPI yang kemudian berserempetan,” papar Damanik.

Usai kendaraan yang saling berserempetan, Damanik menyebut kemudian terjadi aksi tembak menembak yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

“Dan setelah itu ada empat orang anggota laskar FPI yang juga kemudian ditemukan meninggal dunia,” sambungnya.

Seluruh investigasinya tersebut kata dia berlangsung selama satu bulan lebih dengan kecermatan tinggi diikuti data-data maupun fakta, termasuk dibantu para ahli.

Pada hasilnya disimpulkan adanya indikasi unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum terhadap empat orang yang ditemukan meninggal dunia tersebut. Dalam artian anggota laskar FPI tersebut yang memulai perlawanan terhadap aparat.

“Itu kemudian kami menyimpulkan ada indikasi apa yang kami sebut sebagai anlawful killing terhadap empat orang itu,”  paparnya.

Komnas HAM tetap menyimpulkan bahwa kejadian tewasnya empat laskar FPI tersebut adalah pelanggaran HAM, sebab terdapat nyawa yang hilang. Komnas HAM juga meminta agar kasus ini dibawa ke Peradilan Pidana untuk membuktikan unlawful killing.

“Komnas tentu berharap nanti ada proses yang akuntabel, transparan, seluruh publik bisa menyaksikannya. Nah peradilan itulah yang nanti bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diyakini sebagai peristiwa hukum tersebut,” tandasnya.

Editor: Aprilia Rahapit