POLHUKAM

Kenapa Harus #TangkapMadam ?

Menteri Sosial (kini sudah tidak menjabat), Juliari P. Batubara, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima imbalan terkait pengadaan bantua
Menteri Sosial (kini sudah tidak menjabat), Juliari P. Batubara, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima imbalan terkait pengadaan bantua

INFOINDONESIA. JAKARTA - PDI Perjuangan disorot publik. Partai berkuasa itu terbelit dugaan menerima jatah korupsi yang dilakukan eks Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.

Juliari adalah satu dari lima tersangka dalam kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di partai banteng gemuk, Juliari adalah salah satu penanggung jawab kas.

Dalam perkembangan penanganan kasusnya, ada dua lagi nama politikus PDIP yang tersangkut korupsi Bansos. Pertama adalah Herman Hery yang kini menjabat Ketua Komisi III DPR RI. Satu lagi Ihsan Yunus, yang baru saja berpindah ke Komisi II DPR setelah sebelumnya menjabat pimpinan Komisi VIII.

Sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan mereka disebut-sebut memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok. Perusahaan yang berafiliasi dengan Herman diduga mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Uangnya disetor ke rekening perusahaan miliknya.

Dari penelusuran Tempo ke sejumlah pengusaha dan sumber yang mengetahui perkara ini, jatah untuk perusahaan elite PDIP tidak dipungut fee Rp10.000.


Perkembangan terbaru kasus korupsi Bansos ini mendapat respons dari pengguna media sosial Indonesia. Tagar #TangkapMadam nangkring di daftar trending topic Twitter Indonesia.

Dalam pantauan redaksi sejak tagar itu mengudara, sosok "Madam" yang dimaksud warganet adalah penguasa di PDIP yang diyakini ikut menerima aliran dana dari pengadaan Bansos COVID-19.

Dari pihak KPK, Plt Jubir Bidang Penindakan, Ali Fikri, mengatakan, pihaknya akan memanggil siapa pun yang mengetahui rangkaian peristiwa terkait korupsi Bansos COVID-19.

Menurutnya, semua informasi yang didapatkan KPK, termasuk dari media massa, akan dikembangkan lebih lanjut dengan mengkonfirmasi para saksi yang berhubungan dengan penyidikan ini.

Dikutip dari Tempo, Sekjen PDIP, Hasto Kristoyanto, membantah partainya mengetahui soal jatah pengadaan Bansos dan tidak pernah membahasnya.

Saat berita ini dilaporkan, tagar #TangkapMadam sudah dipakai lebih dari 6.200 kali.

 

Editor: Halomoan