DAERAH

Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi Ancam Keselamatan, Pemerintah Keluarkan Maklumat Pelayaran

Diprediksikan Tinggi Gelombang Mencapai 2,5 hingga 4 meter

Ilustrasi (Istimewa)
Ilustrasi (Istimewa)

INFOINDONESIA. JAKARTA –  Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Maklumat Pelayaran.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad menyampaikan, Maklumat Pelayaran menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor KSOP, Kepala Kantor UPP, Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Kepala Pangkalan PLP, serta Kepala Distrik Navigasi di seluruh Indonesia untuk mewaspadai bahaya cuaca ekstrem selama tujuh hari ke depan.

"Berdasarkan hasil pemantauan BMKG tanggal 25 Januari 2021 KMA diperkirakan pada tanggal 26 Januari sampai dengan 1 Februari 2021, cuaca ekstrem dengan gelombang tinggi," kata Ahmad dalam keterangannya, Kamis (28/1).

Adapun hasil prediksi BMKG adalah gelombang tinggi yang akan terjadi di perairan Indonesia dalam periode 26 Januari sampai dengan 1 Februari 2021 yaitu cuaca ekstrem dengan gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter.

Tinggi gelombang tersebut diperkirakan  akan terjadi di perairan Kepulauan Mentawai, Perairan Bengkulu dan Pulau Enggano. Kemudian Perairan Barat Lampung, Samudera Hindia Barat, Kep Mentawai hingga Barat Lampung KMA Selat Sunda.


Selain itu juga di Perairan Selatan Pulau Jawa hingga Selatan NTB, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Selatan NTT. Kemudian Laut Banda Bagian Selatan, Perairan Barat Aceh, Samudera Hindia Barat, Bengkulu dan Lampung.

Adapun juga di perairan Selatan Jawa Tengah hingga NTB, Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Bali. Selat Sumba, Perairan Selatan Kep. Natuna. Perairan Kep. Subi - Serasa. Perairan Kalimantan Barat, Karimata, Laut JAwa Bagian Timur, Selat Makassar Bagian Tengah dan Selatan, Perarian Balikpapan, Laut Sumbawa, Laut Flores.

Kemudian di Perairan Kep. Sabalana, Perairan Spermonde, Perairan Barat Kep. Selayar, Perairan Utara Nusa Tenggara, Selat Wetar, Laut Banda, Perairan Kep. Babar, Perairan Kep. Tanimbar, Perairan Kep. Kai, Laut Arafuru, Perairan Utara Sulawesi Utara.

Termasuk di Teluk Tomini Bagian Timur, Perairan Kep. Sula, Lat Seram, Perairan Raja Ampat, Perairan Fak-Fak, Perairan Amamapare-Agats Bagian Selatan, Perairan Manokwari, Perairan Biak, Teluk Cendrawasih, Perairan Jayapura-Sarmi, Samudera Pasifik Utara Papua Barat hingga Jaya.

Sementara itu, gelombang sedang setinggi 1,25 - 2,5 meter diperkirakan akan terjadi di Perairan Barat Aceh, Kep. Nias, Samudera Hindia Barat dan Kep Nias. Kemudian Laut Natuna Utara, Perairan Kep. Natuna, Laut Flores, Laut Sawu, Laut Banada Bagian Utara.

Kemudian di Perairan Kep. Sermata - Kep. Leti, Perairan Kep. Babar dan Kep. Tanimbar, Perairan Kep. Kai dan Kep. Aru, Laut Seram, Perairan Fak-Fak, Laut Arafuru, Perairan Yos Sudarso Bagian Selatan, Laut Sulawesi Bagian Timur, Perairan Kep. Sitaro, Kep. Sangihe Talaud, Laut Maluku, Perairan Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Raja Ampat Bagian Utara, Perairan Manokwari, Perairan Biak, Perairan Jayapura - Sarmi, Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Papua.

Dalam maklumat tersebut, seluruh Syahbandar juga diintruksikan, untuk melakukan pemantauan ulang (Up to date) kondisi cuaca melalui bmkg.go.id.

Selain itu Syahbandar juga diminta untuk menyebarluaskanya kepada pengguna jasa, termasuk publikasi di terminal atau tempat embarkasi debarkasi penumpang, termasuk menunda Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sampai kondisi cuaca benar-benar aman untuk berlayar.

“Kegiatan bongkar muat barang diawasi untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan lancar, muatan dilashing, kapal tidak overdraft serta stabilitas kapal tetap baik. Apabila terjadi tumpahan minyak di laut agar segera berkoordinasi dengan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) terdekat untuk membantu penanggulangan tumpahan minyak,” kata Ahmad.

Adapun untuk operator kapal, khususnya nakhoda, agar melakukan pemantauan kondisi cuaca sekurangnya enam jam sebelum kapal berlayar dan melaporkan hasilnya kepada Syahbandar pada saat mengajukan SPB.

Selama pelayaran di laut, nakhoda  wajib melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap enam jam dan melaporkan hasilnya kepada Stasiun Radio Pantai terdekat serta dicatatkan ke dalam Log Book pelayaran.

Adapun untuk kapal yang berlayar lebih dari empat jam, nahkoda diwajibkan melampirkan berita cuaca yang telah ditandatangani sebelum mengajukan SPB kepada Syahbandar.

Ia juga menekankan, agar segera berlindung di perairan yang aman dengan ketentuan kapal harus tetap siap digerakkan ketika kapal berlayar mendapat cuaca buruk.

 Setiap kapal yang berlindung wajib segera melaporkan kepada Syahbandar dan SROP terdekat dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca dan kondisi kapal serta hal-hal penting lainnya serta melakukan pemantauan/ pengecekan terhadap kondisi kapal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menyebabkan terjadi tumpahan minyak di laut.

“Jika terjadi kecelakaan, kapal harus segera berkoordinasi dengan Syahbandar setempat dan melakukan penanggulangan tumpahan minyak dan akibat lain yang ditimbulkan termasuk penandaan dan kegiatan salvage,” jelas Ahmad.

Ahmad juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala Pangkalan PLP dan Kepala Distrik Navigasi agar kapal-kapal negara (kapal patroli dan kapal perambuan) untuk tetap bersiaga dan segera  memberikan pertolongan kepada kapal yang berada dalam keadaan bahaya atau mengalami kecelakaan.

Kepala SROP dan Nakhoda kapal negara untuk melakukan pemantauan dan penyebarluasan kondisi cuaca dan berita marabahaya.

"Apabila terjadi kecelakaan kapal maka Kepala SROP dan Nahkoda kapal negara harus berkoordinasi dengan Pangkalan PLP," ujarnya.

Seluruh temuan terjadinya gangguan dan atau kecelakaan kapal dapat dilaporkan ke Puskodalops melalui nomor telepon 081196209700 atau email [email protected]

Editor: Aprilia Rahapit