OPINI

COVID-19: Tekor Kesehatan dan Ekonomi


ADA atau tidak ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetap tidak ada bedanya. Apabila kapasitas rumah sakit untuk pasien COVID-19 sudah melebihi ambang batas aman.

Di sisi lain, PSBB semakin memperkuat hantaman terhadap perekonomian. Hasilnya, PSBB tetap merugikan baik secara kesehatan dan juga secara ekonomi.

Mengapa PSBB dikatakan merugikan kesehatan dan ekonomi? Jawabannya adalah beberapa PSBB yang telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, tetap saja belum bisa mengerem laju pertambahan kasus positif COVID-19.

Misalnya adalah ketika pascalibur tahun baru. Pada 8 Januari 2020, Satgas COVID-19 melaporkan pertambahan kasus 10.617 kasus. Angka ini adalah rekor baru pertambahan harian yang mencapai angka puluhan ribu. Lebih lanjut, tanggal 8 Januari, adalah dua minggu setelah awal cuti libur Natal, tanggal 24 Desember 2020.

Melonjaknya angka harian ini sejalan dengan beberapa angka pertambahan di bulan-bulan sebelumnya, yang melonjak dua minggu pascalibur panjang. Jika demikian, maka dua minggu setelah 1 Januari 2021 akan ada pertambahan kasus, seperti dua minggu pascalibur panjang sebelumnya.


Fenomena pertambahan kasus harian yang melonjak  drastis pascalibur panjang direspons oleh pemerintah dengan menerbitkan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk beberapa wilayah Jawa-Bali. Ketentuan PPKM (nama lain PSBB) akan berlaku mulai 11- 25 Januari 2021 dan diperpanjang kembali mulai 23 Februari 2021 untuk periode 14 hari ke depan.

 

Tekor kesehatan-ekonomi

Pertanyaan yang perlu diajukan terkait kebijakan PPKM adalah, apakah kebijakan tersebut akan mengerem pertambahan kasus dan menyelamatkan ekonomi? Jawabannya tergantung. Namun apabila melihat beberapa kebijakan PSBB sebelum-sebelumnya, jawabannya adalah tidak bisa.

Pandemi COVID-19 dengan segala kebijakan PSBB-nya tidak bisa mengerem, laju pertambahan tenaga kesehatan yang gugur akibat virus SARS-CoV-2.

Gugurnya ratusan nakes sangat merugikan bidang kesehatan kita. Berkurangnya nakes, berarti berkurangnya tenaga kesehatan yang bisa mencakup layanan kesehatan masyarakat kita. Akibatnya pelayanan kesehatan tidak bisa optimal, terlebih di masa pandemi.

Dalam sudut pandang ekonomi, kehilangan nakes berarti kehilangan sumber daya manusia. Sumber daya yang berkurang, artinya kapital berkurang yang mengakibatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak bisa optimal.

Kenapa demikian? Ketersediaan nakes yang cukup akan menjadikan penanganan kasus kesehatan semakin cepat. Alhasil  proses recovery orang yang sakit akan relatif lebih cepat.

Misalkan dalam kondisi normal tanpa pandemi, terdapat satu nakes dari 10 orang terkena penyakit DBD. Karena ketersediaan nakes yang mencukupi, maka penanganan 10 orang terkena DBD tersebut lebih cepat dan efektif.

Hasil berbeda misalnya akan terjadi apabila ketersediaan nakes tidak mencukupi, maka penanganan tidak akan cepat dan efektif.

Penanganan yang cepat dan efektif, akan mempercepat orang yang terkena DBD beraktivitas seperti sedia kala. Dimana aktivitas tersebut bisa mendorong perputaran roda ekonomi.

Selain meninggalnya nakes, COVID-19 yang merenggut SDM-SDM unggul seperti para doktor dan profesor, dengan tingkat keilmuan yang tinggi, menggerus potensi pertumbuhan ekonomi.

Misalkan ada satu orang ahli biologi molekuler atau fisika yang terenggut nyawanya akibat COVID-19, maka perekonomian akan kehilangan potensi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa mendorong perekonomian itu sendiri. Hal ini menjadi opportunity cost bagi kita.

Selain itu, dibutuhkan investasi dan waktu yang tidak pendek untuk mencari pengganti para doktor atau guru besar yang mendahului kita, semua akibat COVID-19.

    

Harapan vaksin

Vaksin menjadi harapan terakhir untuk mengerem laju pertambahan kasus COVID-19 di tengah PSBB yang tidak manjur meredamnya. Selama vaksinasi yang ditambah kombinasi PSBB, diperlukan upaya lebih dari PSBB-PSBB sebelumnya dalam rangka mengerem penularan COVID-19.

Edukasi yang baik, penegakan protokol kesehatan yang tegas, disiplin yang ketat, dan pengenaan denda bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mutlak dilakukan.

Terkait vaksinasi, pemerintah harus memastikan vaksinasi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Tepat waktu berarti vaksin yang diberikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

Hal ini menjadi isu yang perlu diperhatikan mengingat Indonesia merupakan negara yang secara geografis berupa kepulauan. Hal ini berbeda dengan wilayah yang berupa kontinental, di mana distribusi vaksin lebih mudah sehingga ketepatan waktu lebih terjamin.

Tepat jumlah, berarti jumlah dosis vaksin memenuhi kebutuhan diperlukan. Tepat jumlah ini sangat berkaitan dengan tepat sasaran mengingat vaksinasi tahap satu menyasar kepada para nakes dan PNS yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

Apabila aspek ketepatan jumlah dan ketepatan sasaran tidak terpenuhi, maka ikhtiar untuk meredam pertambahan kasus COVID-19 sekaligus fase gelombang pertama tidak tercapai.

Semoga PSBB kali ini, yang disambung dengan vaksinasi menjadi PSBB yang terakhir dan mengakhiri pandemi COVID-19. (*)

 

Rusli Abdullah

Peneliti INDEF


Video Terkait:
Jerinx Ubah Aliran, Percaya Covid-19
Editor: Rio Taufiq Adam