POLHUKAM

Polemik KLB Demokrat, Pengamat: Tidak Sah Tanpa Restu SBY

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo. (Instagram/karyonowibowo)
Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), Karyono Wibowo. (Instagram/karyonowibowo)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ilegal. Kongres tersebut di mata AHY tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, jika merujuk AD/ART partai, KLB tersebut seharusnya tidak sah. Hal ini lantaran adanya aturan AD/ART yang menyebutkan KLB dapat digelar jika ada permintaan dari Majelis Tinggi Partai.

"Penyelenggaraan KLB harus menunggu permintaan dan persetujuan Majelis Tinggi, sementara ketuanya adalah SBY ayah kandung AHY Ketua Umum Partai Demokrat, maka sampai kapanpun sulit mendapatkan persetujuan KLB," jelas Karyono saat dihubungi Info Indonesia, Jumat (5/3/2021) malam.

Karyono menuturkan, mengharapkan persetujuan dari SBY untuk melaksanakan KLB bak menunggu matahari terbit dari barat. Artinya, SBY tidak mungkin merestui pergantian kepemimpinan partai sebelum masa jabatan AHY habis.

"Dengan aturan AD/ART seperti itu, maka pelaksanaan KLB untuk mengevaluasi kepemimpinan AHY pasti sulit karena diduga AD/ART Demokrat sengaja dirancang untuk mengamankan kepemimpinan AHY, dinasti Cikeas," ungkapnya.


Namun, lanjut Karyono, jika merujuk pada sejumlah kasus yang dialami partai lain, tidak menutup kemungkinan hasil KLB Sumatera Utara pada akhirnya dipandang sah dan mendapatkan Surat Keputusan Kemenkumham.

"Kasus yang hampir serupa pernah mendera beberapa partai politik di Tanah Air dan bisa menjadi pertimbangan. Misalnya saja Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan pernah menyelenggarakan KLB akibat konflik yang berlarut-larut," imbuhnya.

Editor: Khoirur Rozi