POLHUKAM

Polri: Laporan Terkait UU ITE Cenderung Meningkat Tiap Tahun

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Rabu (10/3/2021). (Dok. Info Indonesia/Dimas Ramadhan)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Rabu (10/3/2021). (Dok. Info Indonesia/Dimas Ramadhan)


JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membeberkan data laporan kepolisian terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) cenderung meningkat setiap tahunnya.

"Apabila kita lihat, laporan polisi terkait UU ITE senantiasa dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada 2018 ada sebanyak 4360 laporan. Kemudian 2019 meningkat jadi 4586. Lalu pada 2020 meningkat lagi menjadi 4790," demikian dipaparkan Brigjen Rusdi dalam webinar bertajuk 'Menyikapi Perubahan Undang-Undang ITE' pada Rabu (10/3/2021).

Brigjen Rusdi menambahkan, laporan terkait UU ITE tersebut didominasi oleh kasus pencemaran nama baik. Laporan terkait pencemaran nama baik juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 2018 terdapat 1.258 laporan, pada 2019 ada 1.333 kasus dan pada 2020 jumlahnya naik drastis mencapai 1.794.

Laporan mengenai penyebaran berita bohong alias hoaks juga mengalami peningkatan. Pada 2018, hanya ada 60 laporan terkait hoaks. Namun, pada 2019, jumlahnya bertambah jadi 97 dan pada 2020 melonjak jadi 197 laporan.

Sementara itu, jumlah laporan mengenai ujaran kebencian tergolong tinggi karena cenderung di atas 200 tiap tahunnya.


Brigjen Rusdi menyatakan bahwa kegaduhan yang terjadi di dunia maya pada akhirnya dapat memengaruhi kehidupan nyata.

"Tentunya ini perlu kita cermati bersama. Kita tidak ingin kegaduhan-kegaduhan terus berlanjut. Bagaimana menyiasati situasi kekinian ketika pengkajian ataupun revisi UU ITE ini berjalan, pada sisi lain UU ITE itu berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, polisi tentunya melakukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan harapan masyarakat," tutur Brigjen Rusdi.

Polri, disampaikan Brigjen Rusdi, telah mengeluarkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif pada 19 Februari 2021. Dalam peraturan tersebut, langkah damai harus diprioritaskan oleh penyidik untuk menyelesaikan kasus UU ITE.

"Tentunya melihat situasi saat ini, mediasi jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Polri terhadap kegaduhan pelaksanaan UU ITE. Proses ini sudah berjalan. SE tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh personel yang melakukan aktivitas penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan UU ITE," imbuh Brigjen Rusdi.


Video Terkait:
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Kedepankan Mediasi Bagi Pelaku Pelanggar UU ITE
Editor: Khairisa Ferida