WARNA-WARNI

Banggar DPR: Jangan Jadikan Pandemi COVID-19 Ajang Berburu Renten

Ilustrasi COVID-19. (Dok, Pixabay)
Ilustrasi COVID-19. (Dok, Pixabay)


JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta rumah sakit agar tidak menjadikan layanan pandemi COVID-19 sebagai ajang berburu renten. Modusnya, dengan mengubah pasien negatif COVID-19 menjadi positif untuk mendapat klaim BPJS Kesehatan.

"Untuk itu, saya meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mengeruk keuntungan finansial," ungkap Said dalam keterangan persnya, Senin (15/3/2021), seperti dikutip dari laman DPR. 

Said menyinyalir, pandemi COVID-19 menjadi sumber bisnis baru bagi rumah sakit. Padahal, menurut Said, alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini sangat cukup. Namun, sayangnya, dalam praktiknya masih ada RS yang memanipulasi data pasien Corona. 

"Sejak kuartal 3 tahun anggaran 2020 sampai sekarang masih banyak rumah sakit yang main-main dalam meng-input data pasien. Pasien negatif dimasukkan positif agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Inikan udah nggak benar," tegas Said yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI.

Politikus PDI-Perjuangan itu menegaskan, praktik nakal rumah sakit semacam itu harus segera ditertibkan. Pemerintah harus mengontrol secara ketat untuk mencegah manipulasi data pasien COVID-19.


Caranya, lanjut Said, sejak awal proses pasien masuk rumah sakit harus dikawal aparat penegak hukum (APH). Bahkan, untuk menginput data pasien COVID-19 bisa dilakukan oleh APH juga.

Said kembali menyatakan bahwa anggaran COVID-19 ini sangat memadai. Hal tersebut mengonfirmasi perhatian pemerintah terhadap upaya memitigasi penyebaran COVID-19 sangat besar. 

Pemerintah menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadii Rp699,43 triliun pada 2021 atau meningkat dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp688,33 triliun.

Dari angka tersebut, alokasi untuk anggaran kesehatan sebesar Rp176,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membiayai program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.

"Dengan melihat postur anggaran sektor kesehatan yang cukup besar ini, saya minta kenakalan rumah sakit ini disetop," tutur Said. 

Peningkatan pengawasanpun disebut Said menjadi keniscayaan, seraya membenahi juga tata kelola pengunaan dana COVID-19 agar benar-benar tepat sasaran. 

"Untuk itu, perlu deteksi dini guna memastikan dana COVID ini tidak disalahgunakan," imbuh legislator dapil Jawa Timur XI itu.


Video Terkait:
Indonesia Lewati Puncak Covid 19
Editor: Khairisa Ferida