WARNA-WARNI

Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi pada 6-17 Mei 2021

Tangkapan layar juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis (8/4/2021). (Dok. Info Indonesia)
Tangkapan layar juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis (8/4/2021). (Dok. Info Indonesia)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

"Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian pada 6-17 Mei 2021," demikian disampaikan juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan terdapat mekanisme-mekanisme tertentu dalam penetapan larangan tersebut, antara lain larangan penggunaan transportasi darat yakni kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Meski demikian, Kemenhub memberikan sejumlah pengecualian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam waktu tersebut, di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan BUMN, karyawan BUMD, TNI/Polri dan karyawan swasta yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas dengan dilengkapi dengan surat tugas.

Kemudian, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil dengan satu orang pendamping dan kepentingan melahirkan dengan maksimal 2 orang pendamping serta pelayanan kesehatan darurat.


Adapun kendaraan yang diperbolehkan beroperasi, jelas Budi, adalah kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional TNI/Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, ambulans, pemadam kebakaran dan mobil barang.

Kemudian kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran, pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri.

Selanjutnya, diatur pula wilayah lingkungan perkotaan yang masih boleh dibuka, di antaranya Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo.

Kemudian semua wilayah perkotaan di Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, Jogjakarta, Solo Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros.

"Pengawasannya akan dilakukan oleh Polri dibantu TNI, Satpol PP dan Dishub dengan membuat pos-pos checkpoint di beberapa daerah," kata Budi.

Pada sektor angkutan penyeberangan, diberlakukan pengecualian bagi penyeberangan Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bay-Lembar dan Kayangan-Poto Tano yang mengangkut kebutuhan logistik, bahan pokok serta obat-obatan.

Budi menambahkan bahwa pihaknya juga mengatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut.

"Seperti tahun lalu, masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan perjalanan akan diputar balik. Tetapi bagi kendaraan travel yang digunakan mengangkut penumpang akan ditilang oleh Polri, " imbuhnya.

Editor: Khairisa Ferida