WARNA-WARNI

BNPB Keluarkan Peringatan Dini Kebencanaan Kepada 30 Provinsi

Pantauan bibit siklon 94W oleh BMKG. (Dok BNPB)
Pantauan bibit siklon 94W oleh BMKG. (Dok BNPB)

INFO INDONESIA. JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta 30 kepala daerah tingkat provinsi mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W. Imbauan ini disampaikan melalui surat tertanggal 13 April 2021 kepada para gubernur.

Terkait potensi siklon tropis 94W, BNPB merekomendasikan sejumlah hal, pertama meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis. 

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana. 

“Serta Menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan,” ujar Lilik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/4/2021)

Kedua, pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es. Selain itu, perlu mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, genangan, angin kencang, pohon tumbang, hingga jalan licin. 


“Ketiga, koordinasi antar dinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masng. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul,” jelas Lilik.

Di samping itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat.

“Serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya. 

Lilik juga meminta pemerintah daerah untuk selalu siap siaga untuk mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.

“Mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal terjadinya banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi,” imbuhnya.

BNPB pun meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning. 

Masih terkait kesiapsiagaan, Lilik mengatakan untuk mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten dan kota.

“Apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, BNPB menyampaikan peringatan ini kepada wilayah administrasi setingkat provinsi, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Editor: Khoirur Rozi