POLHUKAM

Komnas HAM Kecewa Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Teroris

Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin. (ANTARA)
Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin. (ANTARA)

JAKARTA - Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin menyayangkan keputusann pemeritah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Ia juga mengaku kecewa dengan hal itu.

"Kalau hari ini Pak Menkopolhukam mengumumkan jalan keluarnya dengan menambah label teroris, saya terus terang merasa kecewa dengan itu," kata Amiruddin dikutip dari ANTARA, Kamis (29/4/2021).

Sebab, selama beberapa hari terakhir, ia mengaku menyampaikan pandangan dalam konteks kemanusiaan terkait kondisi di Papua. Namun, karena Pemerintah telah melabeli KKB sebagai teroris, Amiruddin hanya bisa menunggu seperti apa penyelesaian masalah di Papua.

Ketika diajak berdiskusi menyusun Undang-Undang Otonomi Khusus tentang Papua pada 2000, kata Amiruddin, sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai. Salah satunya mentransformasikan konflik beserta orang-orang yang terlibat ke dalam sistem demokrasi.

Ketika diajak berdiskusi menyusun Undang-Undang Otonomi Khusus tentang Papua pada 2000, kata Amiruddin, sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai. Salah satunya mentransformasikan konflik beserta orang-orang yang terlibat ke dalam sistem demokrasi.

Sayangnya sistem demokratis yang sudah dijalankan tidak mampu mentransformasikan konflik di Papua. Dengan kata lain, keadaan di Papua tidak berubah dari sebelumnya hingga sekarang.


"Pada akhirnya hampir 50 tahun kita berhadapan dengan persoalan yang sama di Papua," ujarnya pula.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang melakukan kekerasan di Papua dikategorikan sebagai teroris.

Kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, kata Mahfud, berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Editor: Khoirur Rozi