POLHUKAM

Lebel Teroris Terhadap KKB Bentuk Frustrasi Pemerintah

Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah. (Dok Humas Fraksi PKS)
Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah. (Dok Humas Fraksi PKS)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Keputusan ini dianggap Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah sebagai bentuk frustasi pemerintah dalam menghadapi gerakan separatis di Papua.

"Kalau saya melihat (penetapan) ini kayaknya frustasi aja terhadap KKB," ujar Dimyati kepada Info Indonesia melalui sambungan telepon, Jumat (30/4/2021).

Menurut Dimyati, penetapan ini sejatinya harus dilihat dari dua sisi, yakni positif dan negatif. Positifnya, keputusan ini memang dapat mengamankan semua yang terlibat dalam KKB di Papua.

"Menurut saya, sebetulnya bisa dilakukan pembinaan, pengayoman, penindakan dan mungkin harus dilihat beberapa sisi. Karena ada positif dan negatifnya," ucap Dimyati.


"Jadi sisi positifnya oknum-oknum bisa dilibas. KKB ini dari mana senjatanya, siapa yang mendistribusikan, bagaimana pendanaan, dan lain sebagainya. Itu bisa dilibas oknum-oknumnya. Oknum kan bisa dari aparat dan birokrasi juga," sambungnya.

Namun, Dimyati khawatir penetapan ini berdampak buruk bagi citra Papua sebagai daerah rawan konflik bersenjata. Padahal, menurutnya KKB sebenarnya tidak hanya ada di Papua. Di daerah lain pun terdapat KKB.

"Negatifnya itu ini berbahaya semua KKB dicap teroris. KKB itu kan banyak. Kalau dicap teroris berarti paling banyak teroris itu di Papua," ucap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Lebih lanjut Dimyati menjelaska, istilah KKB dengan terorisme sejatinya memiliki perbedaan. Menurutnya, KKB adalah sekelompok orang yang mencari keuntungan dengan cara kriminal.

"Memang yang dilakukan KKB teror, tapi bukan teror yang sepeti ISIS, bukan seperti yang ngebom-ngebom gitu. Tapi itu adalah murni kriminal. Lebih ke separatis," ucap Dimyati.

Meski begitu, Dimyati dengan tegas mengatakan KKB memang tidak boleh dibiarkan. Perlu ada penanganan serius secara strategis terhadap kelompok ini, termasuk soal wacana melibatkan Densus 88.

"Tentu nanti kami (Komisi III) akan menanyakan ke Densus 88 dan Kapolri terkait dengan langkah strategisnya bagaimana," imbuhnya.

Editor: Khoirur Rozi