POLHUKAM

Kemenhub: Jangan Tergiur Travel Gelap untuk Mudik

Kapolres Bogor AKBP Harun bersama Bupati Bogor Ade Yasin saat meninjau kendaraan travel gelap yang berhasil diamankan di Mapolres Bogor. (Dok. Antara/M Fikri Setiawan)
Kapolres Bogor AKBP Harun bersama Bupati Bogor Ade Yasin saat meninjau kendaraan travel gelap yang berhasil diamankan di Mapolres Bogor. (Dok. Antara/M Fikri Setiawan)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur melakukan perjalanan mudik Lebaran 1422 Hijriah dengan kendaraan 'travel gelap' atau yang tidak mempunyai izin resmi untuk mengangkut penumpang karena akan merugikan diri sendiri.

"Kita ingatkan kepada masyarakat jangan tergiur, jangan terbujuk oleh travel gelap karena dampaknya kepada kita sendiri itu akan berat, kita akan repot malahan. Apalagi ketika tertangkap dan ditahan. Ini harus menjadi perhatian betul buat masyarakat agar jangan terbujuk," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan/Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi pers virtual 'Tunda Mudik, Selamatkan Keluarga di Kampung' di Jakarta, Kamis (6/5/2021), seperti dilansir Antara.

Adita menekankan bahwa melakukan perjalanan dengan travel gelap akan berisiko karena tidak ada jaminan asuransi dan protokol kesehatan.

"Kalaupun nanti lolos, ini namanya travel gelap pasti tidak ada jaminan asuransi, tidak ada yang namanya protokol kesehatan yang mengawasi dan harganya jauh lebih mahal," kata dia.

Larangan mudik, sebut Adita, dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India.


Menurut dia pengawasan dan penindakan akan semakin ketat di lapangan untuk mencegah perjalanan yang tidak memiliki izin resmi, yakni mereka yang ingin mudik dan yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan.

Pada kendaraan umum yang tidak punya izin resmi mengangkut penumpang dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, ujar Adita, harus putar balik.

Jika melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka kendaraan seperti travel gelap akan ditindak sesuai ketentuan yaitu kendaraan ditahan dan bisa saja pengendaranya juga dikenai tindakan dan penumpang pasti yang akan dirugikan karena bisa terkatung-katung.

Pengawasan, pemeriksaan dan penindakan bagi moda transportasi yang memang keberangkatannya dari simpul keberangkatan seperti terminal, bandara dan stasiun kereta api, relatif lebih mudah karena satu pintu sehingga petugas akan terpusat di pintu-pintu keberangkatan.

Adapun yang menjadi tantangan dalam pengawasan pada masa larangan mudik ini adalah kendaraan pribadi karena akan sulit mengidentifikasi apakah penumpangnya boleh bepergian atau justru mau mudik. Untuk itu, kata Adita, diperlukan peran kepolisian.

"Di sinilah sebaiknya peran dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di titik penyekatan itu menjadi penting. Dan apabila ditemukan ada penumpang yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk itu yang teringan adalah diputar balikkan, diminta pulang lagi," katanya.

Adita mengajak para operator transportasi untuk mendukung bersama kebijakan larangan mudik. Apalagi, pihaknya sudah mendapatkan cukup banyak laporan penindakan di lapangan bagi mereka yang tetap ingin mudik.

Meski sudah disosialisasikan larangan mudik, menurut dia, masih tetap saja ada masyarakat yang ingin pulang kampung. 

"Ada skrining-skrining yang harus dilakukan juga oleh petugas-petugas di lapangan khususnya oleh pihak kepolisian yang sekarang melakukan penyekatan di jalan raya, jalan tol dan jalan tikus," tegas Adita.

Adita mengungkapkan bahwa dari sisi pengelolaan atau pengendalian transportasi, data menunjukkan ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Dari laporan operator transportasi udara, laut dan juga kereta api, peningkatan di tiga hari terakhir sebenarnya tidak setinggi yang diprediksi.

Sementara itu, bagi mereka yang memang boleh melakukan perjalanan sesuai ketentuan, yang perlu dipastikan adalah protokol kesehatan tetap disiplin dilaksanakan.

Petugas operator transportasi daerah, sebut Adita, harus bisa membantu untuk betul-betul mengingatkan para pelaku perjalanan agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan setibanya di daerah tujuan, pemerintah daerah juga harus langsung melakukan penanganan termasuk apabila dibutuhkan karantina.

"Kita komunikasi terus tapi juga tentunya pengawasan dan pengendalian di lapangan juga tidak kalah penting," demikian kata Adita​​​​​​.

Editor: Khairisa Ferida