POLHUKAM

Label Teroris KKB di Papua Demi Lindungi Korban

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB).(ANTARA)
Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB).(ANTARA)

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, label teroris yang disematkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah tepat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Di samping itu, label teroris tersebut juga untuk melindungi masyarakat di sana.

“Label teroris ini jangan dipandang atau dilihat dari aspek pencegahan dan aspek penindakannya saja, tapi aspek penguatan perlindungan kepada korban. Dengan adanya pelabelan jadi teroris, masyarakat yang menjadi korban itu dijamin oleh negara,” kata Bobby dalam diskusi bertajuk  'Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik' yang diadakan IPI, Kamis (6/5/2021).

Di samping itu, Bobby menegaskan label teroris ini jangan diartikan sebagai cap untuk seluruh masyarakat Papua. Label teroris menurutnya hanya untuk sekelompok orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam UU Tindak Pidana Terorisme.

Lebih lanjut ia menjelaskan, label teroris harus memenuhi setidaknya tiga unsur sesuai UU Tindak Pidana Terorisme. Penetapan KKB di Papua sebagai teroris pun telah memenuhi unsur tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, label teroris harus memenuhi setidaknya tiga unsur sesuai UU Tindak Pidana Terorisme. Penetapan KKB di Papua sebagai teroris pun telah memenuhi unsur tersebut.

“Unsur pertama adalah adanya motif.  Kedua ada unsur menyebarkan ketakutan di masyarakat secara luas. Ketiga, ada unsur mengganggu keamanan negara karena mereka sudah menyerang aparat dan alat negara, yaitu TNI dan Polri,” terangnya.


Sementara itu, terkait penyelesaian konflik di Papua, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, perlu ada pedekatan secara kolaboratif dan holistik. Sebab menurutnya, persoalan di Papua sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan khusus.

"Persoalan Papua yang kompleks dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas. Oleh karena itu, bagi saya, penyelesaian masalah Papua tidak berlaku solusi tunggal karena kompleksitas persoalan yang terjadi sangat heterogen," katanya.

Menurut Karyono, pemerintah perlu mengidentifikasi ulang akar permasalahan yang terjadi di Papua. Melalui pendekatan kolaboratif itulah masalah di bumi Cendrawasih dapat diidentifikasi secara komprehensif.

"Penyelesaian konflik di papua itu harus mengutamakan kerja sama, interaksi, dan membuat kesepakatan bersama secara kolektif dari berbagai elemen yang terkait baik itu individu, lembaga, dan pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung," terangnya.

Editor: Khoirur Rozi