POLHUKAM

CSW Sayangkan Sikap Koalisi Masyarakat Tolak Label KKB Sebagai Teroris

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. (Puspen TNI)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. (Puspen TNI)

INFO INDONESIA. JAKARTA - Direktur Civil Society Watch (SCW) Ade Armando menyayangkan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menolak penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris. Ia menilai pernyataan itu menimbulkan perspektif negatif terhadap pemerintah.

“Kami menilai pernyataan sikap itu dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap upaya pemerintah saat ini untuk mengatasi aksi-aksi biadab yang dilakukan Kelompok Pemberontak Bersenjata di Papua yang terus memakan korban masyarakat sipil di daerah tersebut,” kata Ade Armando dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Ade mengatakan, sikap tersebut cenderung menyudutkan pemerintah sebagai pihak yang seolah mengabaikan HAM di Papua.

“Apalagi pernyataan sikap ini ditandatangani LSM-LSM terkemuka dan berpengaruh. Padahal, diharapkan dukungan dan keterlibatannya dalam mencari cara terbaik untuk menghentikan aksi gerakan bersenjata yang biadab di Papua,” ungkapnya.

Adapun para penandatangan yang menjadi bagian dari koalisi tersebut yakni Imparsial, ELSAM, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, ICJR, PILNET Indonesia, Centra Initiative, HRWG, Setara Institute, WALHI, PBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, dan Kontras.


Sejumlah poin dalam pernyataan Koalisi itu di antaranya, pertama, koalisi menganggap kebijakan penyebutan ‘teroris’ pada kelompok kriminal bersenjata ini adalah jalan pintas yang melegitimasi kekarasan yang selama ini dilakukan.

Kedua, koalisi menganggap kebijakan ini mempertegas pengabaian pendekatan keamanan manusia dalam penyelesaian konflik.

Ketiga, koalisi menganggap kebijakan pemerintah akan semakin memperpanjang daftar pelanggaran HAM di Papua yang berujung pada instabilitas kondisi keamanan.

Keempat, koalisi menganggap kebijakan ini semakin menghambat upaya penyelesaian Konflik Papua secara damai.

Kelima, koalisi menganggap penetapan KKB sebagai teroris bermasalah karena terminologi “teroris” sarat dengan muatan politik dan rawan disalahgunakan.

Terakhir, koalisi menganggap pelabelan kelompok teroris kepada KKB membuka jalan atas terbentuknya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum.

“Sikap semacam ini sama sekali tidak bermanfaat untuk membantu perlindungan terhadap rakyat Papua dari kekejaman kelompok-kelompok bersenjata yang sangat layak disebut kaum teroris tersebut,” jelas Ade.

Editor: Khoirur Rozi