POLHUKAM

Indonesia Gesa PBB Bertindak untuk Menghentikan Kekerasan di Palestina

Menlu RI Retno Marsudi dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, AS, Kamis (20/5/2020). (Dok. Humas Kemlu)
Menlu RI Retno Marsudi dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, AS, Kamis (20/5/2020). (Dok. Humas Kemlu)


JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyerukan tiga langkah yang perlu dilakukan oleh PBB terkait konflik Israel dan Palestina.

"Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut," tegas Retno saat menghadiri Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB, Kamis (20/05/2021), di New York, Amerika Serikat.

Sidang Pleno kali ini membahas mengenai situasi di Timur Tengah dan isu Palestina.

Untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari, kata Menlu Retno, diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan. Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.

Langkah kedua, yang diserukan Indonesia adalah memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Sidang Majelis Umum PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak.


"Sidang Majelis Umum PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun," tandas Retno.

Langkah ketiga adalah mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai solusi dua-negara atau two state-solution. Sidang Majelis Umum PBB memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut.

"Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka," sebut Menlu Retno.

Menlu Retno juga mengatakan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus segera diakhiri. Dunia harus terus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan.

Menutup pernyataannya, Menlu Retno menyerukan agar seluruh dunia bersatu memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan diakhirinya pendudukan ilegal oleh Israel.

"Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina," ujarnya.

Dalam beberapa hari ke depan, Menlu Retno juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palesti​​na. 

Dilansir Antara, saat ini, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Gencatan senjata berlaku mulai Jumat pukul 02.00 waktu setempat.

Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir ini dicapai setelah 11 hari serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang diblokade.


Video Terkait:
Curah Hujan Tinggi di Sumsel, 495 Rumah Warga Terendam Banjir
Editor: Khairisa Ferida