POLHUKAM

Mahfud MD: 92 Persen Masyarakat Papua Pro NKRI

Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok. /HO-Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok. /HO-Humas Kemenko Polhukam)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus melalukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua, termasuk tokoh agama yang dikenal memiliki peran penting di sana. 

Dialog telah dilakukan Mahfud MD sejak dua bulan setelah dilantik sebagai Menko Polhukam, sampai dengan hari ini setelah ditetapkannya kelompok KKB sebagai teroris. 

Dalam pekan ini misalnya, Mahfud MD dan para pejabat utama di Kemenko Polhukam mengadakan dialog dengan dua kelompok tokoh yang cukup berpengaruh di Papua. Mahfud juga berdialog dengan para anggota DPD RI yang membidangi urusan Papua. 

Pada Senin (24/5/2921), Mahfud MD mengundang beberapa keuskupan di Papua untuk berdialog di kantor Kemenko Polhukam. Dalam dialog itu hadir antara lain Wakil Uskup Agats Mgr. Innocentius Rettobjaan, Uskup Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, tokoh Papua Michael Manufandu dan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Kardinal Ignatius Suharyo. 

"Kita ajak dialog dan bertukar pikiran dengan siapa saja termasuk dengan beberapa tokoh yang bisa membuka ruang perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Papua," ujar Mahfud MD usai dialog seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Rabu (26/5/2021). 


Selain dihadiri tokoh-tokoh asal Papua, dialog juga dihadiri perwakilan dari PBNU yakni KH. Marsudi Syuhud dan wakil dari MUI KH. Cholil Nafis.

Kemudian pada Selasa (25/5/2021) pagi, giliran Mahfud MD berdialog dengan Komite I DPR RI yang khusus membidangi soal Papua. Dialog antara lain melibatkan legislator asal Papua. 

Mengenai penanganan terhadap kelompok separatis, Mahfud MD menegaskan selain melakukan penegakan hukum, pemerintah tetap akan mengutamakan jalan dialog.

"Menurut pemerintah, 92 persen masyarakat Papua pro NKRI, darimana datanya? BIN melakukan survei bersama perguruan tinggi dan lain-lain, kesimpulannya 82 persen mendukung rancangan undang-undang Otsus, 10 persen itu bilang terserah, itu berarti setuju dan delapan persen menolak. Yang delapan persen ini terbagi tiga, ada yang kelompok politik, kelompok klandestin dan ada KKB. Nah, yang kita hadapi sekarang ini adalah KKB karena mengganggu masyarakat Papua yang 92 persen itu," tegas Mahfud.

Pada Selasa sore, Menko Polhukam juga menerima para pendeta yang merupakan pimpinan Persekutuan Gerja-gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Hadir antara lain Ketua Umum PGLII Pendeta Ronny Mandang, Ketua Majelis Pertimbangan Pendeta Nus Reimas dan empat pengurus lainnya. 

Menurut Pendeta Ronny Mandang, Gereja Kemah injil adalah terbesar di Papua dan tersebar terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan. Oleh karena itu, PGLII menawarkan kepada pemerintah untuk menjadi mediator dalam rangka berdialog dengan kelompok-kelompok di Papua.

"Kami tanggal 6 April lalu melakukan dialog dengan para pimpinan gereja-gereja disana, mereka berharap agar pemerintah membuka dialog dan berharap kekerasan-kekerasan di Papua segera bisa berakhir," ujar Pendeta Ronny.

Ketua Majelis Pembina Pendeta Nus Reimas juga menjelaskan pentingnya pendekatan kultural bagi orang Papua yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. 

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam menyambut baik dan berterima kasih bila ada yang bisa menjadi mediator. Selama ini, pemerintah memang mengundang pihak-pihak yang bisa menjadi mediator.

"Semoga bapak-bapak semua bisa menjadi mediator yang bisa diterima semua pihak disana karena kelompok disana berbeda-beda juga. Setelah berdialog, selalu ada yang merasa tidak terwakili dan menyatakan tidak puas. Bila ada yang bisa menjadi mediator dan diterima berbagai pihak di Papua, akan kami libatkan dan fasilitasi," ujar Mahfud MD. 

Mahfud MD juga menggunakan kesempatan dialog ini untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menangani Papua. Pendekatan yang digunakan adalah kesejahteraan dengan tetap membangun dialog, disertai penegakan hukum bagi kelompok-kelompok separatis.

Editor: Khairisa Ferida